Dengarkan artikel ini
Beberapa tahun ini istilah radikalisme rasanya bukan lagi menjadi sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia. Istilah radikal tidak jarang ditujukan kepada mereka yang cenderung konservatif dan eksklusif dalam mengamalkan agama. Kebanyakan memang mengarah kepada umat Islam. Padahal, saya pernah menemui umat agama lain yang tak kalah konservatif mengamalkan agama mereka. Karenanya, pendapat yang mengatakan bahwa setiap agama memiliki kelompok eksklusif, saya pikir, bukan sesuatu yang keliru.
Beberapa hari yang lalu, bangsa Indonesia ‘dikejutkan’ oleh susunan kabinet kerja Presiden RI terpilih periode 2019-2024, Jokowi-Ma’ruf. Penilaian publik pun mengemuka. Dalam acara Mata Najwa, politikus partai Gerindra yaitu Arif Puyuono memberi nilai 99, Irma dari NasDem memberi nilai 80, Direktur Charta Politica, Yunarto Wijaya memberi nilai 60 dan Usman Hamid yang seorang Dosen STHI Jentera memberikan nilai ‘E’.
Cerminan penilaian tersebut sudah tentu bukan tanpa alasan. Terlepas alasan itu muncul karena memang pernah menjadi bagian tim pemenangan atau tidak. Karena yang paling penting, sebagai rakyat Indonesia kita tidak boleh absen dalam mengawal kebijakan yang dilahirkan oleh para pemangku kebijakan. Sebab, mendukung bukan berarti asal bapak senang tapi juga bapak harus diberitahu kalau kiranya ada hal yang kurang pas ditrepke. Itu istilah Jawanya.
Deradikalisasi di Tangan Kabinet Baru
Salah satu yang mengejutkan saya bukan dipilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan atau mantan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim yang jadi Menteri Pendidikan, namun Menteri Agama yang bukan dari kalangan tokoh agama. Presiden Jokowi memang kerapkali unpredictable. Siapa sangka bahwa mantan panglima TNI Fachrul Razi yang dipilih sang presiden untuk menjadi Menteri Agama.
Dapat kita baca melalui media, sebagaimana dilansir Detik, bahwa pemilihan sosok Menteri Agama tersebut menuai protes dari kiai-kiai daerah. Terlepas siapa dan dari agama apa pun Menteri Agama dipilih, sejatinya ia tetap Menteri Agama, yang menaungi semua agama. Meskipun menterinya selalu dari Muslim, tetapi kita wajib mendorongnya untuk menaruh perhatian lebih banyak kepada saudara setanah air kita yang tidak seiman.
Jelas saya tidak paham apa alasan Jokowi memilih purnawirawan sebagai Menteri Agama. Namun kalau saya melihat kembali beberapa hal yang terjadi di negeri ini, khususnya dalam hal intoleransi antarumat beragama, dan mencuatnya isu radikalisme, ditambah yang terbaru adalah kejadian penusukan mantan Menkopolhukam, Wiranto yang dikabarkan pelakunya adalah dari kalangan ‘radikalis’, barangkali diharapkan Menteri Agama yang baru ini dapat benar-benar membereskan perkara radikalisme yang ada di Indonesia.
Berbicara mengenai radikalisme, apalagi soal terorisme sudah tidak heran lagi kalau dikaitkan dengan umat Islam. Hal itu juga saya alami sendiri ketika pertama kalike Italia, tahun 2018 lalu. Salah seorang teman saya di meja makan dengan lantang memantik topik tentang Islam dan terorisme. Selain itu, beberapa orang non-Muslim di Indonesia yang saya pernah temui juga pernah mengajak saya berdiskusi soal itu, karena mereka menduga bahwa ‘perang’ memanglah ajaran agama islam.
Sungguh ironi ketika Islam harusnya menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana yang Nabi Muhammad ajarkan, justru karena beberapa tindakan dan ucapan penganutnya melahirkan tesis yang bertolak belakang. Padahal menurut Haidar Bagir dalam bukunya, Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia, masa perang Nabi hanyalah 1% dari masa karir kenabiannya. Sehingga sangat tidak tepat apabila masih ada yang berpendapat kalau perang adalah ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang ramah bukan yang marah, sebagaimana kata Gus Dur.
Wacara Baru Deradikalisasi
Sebagai umat Islam yang salah satunya juga diperintahkan untuk belajar oleh Rasulullah, maka dugaan radikalisme dan terorisme yang selalu dikaitkan dengan Islam tidak elok kalau kita sikapi dengan kekerasan. Karena Nabi itu lemah lembut, sehingga lebih baik kita pelajari kenapa orang di luar Islam harus memunculkan dugaan stigmatik terhadap umat Islam. Dewasa ini kalangan muslim perlu mencermati beberapa hal sebagai tawaran baru dalam usaha deradikalisasi.
Pertama, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang di luar Islam itu belajar ilmu agama Islam, sebagaimana tidak banyak dari kalangan umat Islam yang mempelajari ilmu agama lain. Non-Muslim tentu melihat Islam dari tindak-tanduk penganutnya, sehingga bagaimana tingkah laku penganutnya apalagi yang membawa-bawa dalil agama akan menjadi hal pertama yang mereka nilai, atau gampangnya jadi kesan pertama mereka terhadap Islam.
Kedua, ketika kita dapati orang menuduh Islam itu teroris dan radikal, coba kita tanya dulu atas dasar apa mereka menuduh. Apakah sebatas karena kebencian atau memang ada argumen yang bisa didiskusikan. Contohnya, mari kita ingat kembali kejadian yang menimpa gereja di Surabaya beberapa waktu lalu: bukankah mereka ‘katanya’ beragama Islam? Meski bukan ahli agama Islam, saya berani menjamin kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad yang memerintah untuk bertindak demikian.
Lalu, kenapa lagi-lagi agama Islam yang disalahkan? Siapa yang salah atas interpretasi ajaran agama Islam yang tidak seirama dengan apa yang Rasulullah ajarkan tersebut? Presidennya, menterinya, anggota DPR-nya, kiainya, guru agama Islamnya atau kita sendiri yang sebagai umat Islam yang belum bisa move on dari ngotot-ngototan dalam beragama?
Melalui tulisan ini saya ingin mengajak secara khusus saudara-saudaraku, umat Islam di seluruh Indonesia, untuk tidak menjadikan wacana deradikalisasi sebagai bahan untuk sakit hati, atau menyikapinya secara sentimentil. Namun untuk kita refleksikan bersama lalu berbenah, dan tunjukkan melalui tindak-tanduk bahwa Islam adalah sebenar-benarnya rahmat bagi seluruh alam, bukan malah sebaliknya.
Tentu saya juga sangat mendukung upaya-upaya deradikalisasi demi keharmonisan hidup bersama di negara Indonesia. Namun, jangan sampai istilah radikal menjadi komoditas yang dengan mudah dicapkan kepada mereka yang barangkali memiliki opini berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan. Itu juga bukan tindakan yang bijaksana.
Dewi Praswida, Gusdurian Semarang.
