Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Pemecatan TNI yang terafiliasi paham tadikal beberapa bulan lalu belum selesai, bulan ini terjadi penangkapan akademisi, doseb IPB yang juga berafiliasi radikalisme. Tak lama kemudian sempat menjadi trending topik, adalah penangkapan Polwan yang juga terafiliasi dengan radikalisme, ISIS. Rangkaian tragedi ini menunjukkan bahwa radikalisme telah masuk ke semua elemin masyarakat. Termasuk juga menyasar aparatur negara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius meminta, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pencetak aparatur negara mewaspadai paham radikal dan terorisme. Pihaknya menaru kekecewaan yang sangat besar sekaligus keprihatinan yang mendalam menghadapi banyaknya aparatur negara yang berafiliasi paham radikal.
“Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, bahkan aparatur negara di daerah-daerah pun juga tak luput dari paparan paham negatif ini,” kata Suhardi seperti dilansir dari Antara, Senin (7/10/2019).
Suhardi menyampaikan bahwa para praja IPDN nantinya akan menjadi calon pemimpin daerah yang disebar ke seluruh Indonesia. Mereka akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu, Suhardi berpendapat, mereka perlu diberi pembekalan mengenai pencegahan radikalisme.
“Dengan demikian nantinya mereka bisa menjadi agen-agen bangsa yang betul-betul sanggup menghadapi dinamika yang ada di tengah masyarakat,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Suhardi berharap, dengan pembekalan itu para praja IPDN bisa mengidentifikasi dan menemukan solusi untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Suhardi mengasumsikan jika angka paparan radikalisme di tingkat aparatur negara terus bertambah, maka negara Indonesia dengan sangat mundah diadudomba dan dihancurkan.
Sebab itulah menurut Suhardi negara tidak segan-segan menindak siapapun baik pribadi ataupun oknum yang terlibat paham radika dan tindak terorisme. Pihaknya berharap, siapa pun bisa terpapar paham radikalisme, baik itu TNI-Polri maupun ASN harus diusut dan dihukum sebagaimana mestinya. “Sebagai calon pejabat negara, para praja IPDN ini harus bisa menetralisir hal tersebut,” ujar Suhardi.
