Harakatuna.com. Jakarta-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan tantangan reformasi birokrasi di Indonesia. Tantangan tersebut berupa radikalisme hingga narkoba.
“Masalah radikalisme dan terorisme ancaman yang harus kita cermati,” kata Tjahjo dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.
Tjahjo meminta seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah hingga pusat mewaspadai ancaman tersebut. Seluruh ASN harus fokus melayani masyarakat dengan baik.
“Bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden dari partai manapun, ASN-nya harus profesional melayani masyarakat,” tegas dia.
ASN juga harus memahami area rawan korupsi. Banyak ASN yang tersandung praktik rasuah saat menyusun anggaran, dana hibah, bantuan sosial, retribusi, dan pajak.
“Mari saling ingatkan dan juga saya perlu ingatkan mengenai area rawan korupsi,” terang Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan ASN juga harus mewaspadai bahaya narkoba. Pemakaian barang haram itu tak mengenal golongan, strata, hingga tempat tinggal.
Selain itu, ASN harus berhati-hati dengan bencana alam yang setiap detik dan menit bisa muncul, seperti gempa bumi dan tanah longsor. Bencana itu diperparah dengan adanya pandemi covid-19.
“Ini harus dicermati dengan kegotongroyongan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo sudah mengoordinasikan antisipasi bencana dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Dia mengusulkan adanya Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW).
“Jadi kalau ada bencana bisa gerak cepat bersama ASN dan puskesmas untuk memonitor masyarakat,” kata dia.
