Dengarkan artikel ini
Akhir-akhir ini, perdebatan tentang komunisme merebak. Memori kolektif tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu menciptakan ketakutan masyarakat. Isu kebangkitan komunisme ini muncul setelah beredar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang disusulkan badan legislasi (Baleg) DPR RI. Baleg ini, menurut berita yang beredar, diketuai fraksi PDIP.
Semakin hari semakin runyam, dan isu RUU HIP ini bahkan diangkat ke Indonesia Lawyers Club (ILC) pimpinan Karni Ilyas, di TVOne, pada Selasa (16/6) tadi malam. Sejumlah tokoh dihadirkan, mewakili MUI, istana, dan DPR selaku lembaga legislatif itu sendiri. Di luar forum resmi, pemahaman tentang RUU HIP kadung terlalu jauh, lengkap dengan segala tuduhannya.
Apakah komunisme sesederhana itu berusaha bangkit di negeri ini? Tidak demikian. Apa yang menjadi langkah masyarakat yang tidak ingin menentang RUU HIP? Jawabannya satu: demo. Banyak tragedi terjadi, banyak kebijakan dikritisi. Solusinya satu, yaitu demo. Demonstrasi menjadi ajang reaktif beberapa pihak. Sejujurnya, siapa di balik aski tersebut?
Penting untuk diingat, setelah isu kebangkitan ini menyeruak ke publik, agenda-agenda indoktrinasi para aktivis khilafah tampak tertutup. Isu ini menjadi tirai, yang membelok opini masyarakat, bahwa radikalisme sudah tidak ada, dan kini hanya ada komunisme. Meski di bulan Ramadhan para dedengkot khilafah masif sekali menggelar diskusi daring, kini siasat mereka bak menghilang.
Benarkah menghilang? Tidak. Sama sekali tidak. Kini, justru mereka menyelinap ke isu lain. Trik ini adalah trik lama para kaum radikal calo hilafah HTI. Mereka sering menunggangi kasus apa pun yang bersinggungan dengan pemerintah, untuk memelintir dan membakar-hanguskan pemerintah itu sendiri. Pada kasus RUU HIP, mereka juga demikian—berada di balik aksi-aksi demo.
Komunis: Hantu atau Dihantukan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penolakan RUU HIP bila TAP MPRS XXV/1966 tentang pembubaran PKI tidak dimasukkan sebagai konsideran. Partai NasDem, PP, PAN, dan PKS juga lebih dahulu menyerukan penolakan, yang semua itu akhirnya mengubah pikiran PDIP selaku penyusul. Trisila, Ekasila, sebagai konten RUU HIP, kemudian dihapus.
“Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadapideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditembahkan,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Minggu (14/6) lalu, sebagaimana dilansir Kuparan.
Bahwa komunisme tidak akan bangkit, adah sesuatu yang faktual, asli. Sementara rumor kebangkitannya tidak lebih sebagai pelintiran terhadap tuduhan Jokowi sebagai komunis. Dalam buku Jokowi Undercover yang sempat menghebohkan publik beberapa tahun lalu, PKI menjadi hantu. Komunisme dituduh menduduki berbagai jabatan, dan berusaha menggerus kedaulatan RI.
Payung hukum pelarangan komunisme tidak bisa dicabut, kata Mahfud MD, sehingga TAP MPRS tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi masyarakat tetap takut komunisme bangkit. Isu tersebut menjadi terkesan bukan hantu, tetapi sengaja dihantukan kekejamannya. Aktor di balik semua ini sudah diketahui semua orang, dan tidak butuh penjelasan lagi.
Sampai di sini sudah bisa ditebak, bahwa narasi komunisme dijadikan hantu untuk menutupi radikalisme. Sebagaimana sudah diuraikan tulisan sebelumnya, radikalisme dan komunisme memiliki spirit yang sama, yaitu mengganti sistem. Keduanya lalu saling tuduh. Jika berbicara perihal siapa yang paling berbahaya, keduanya memiliki tingkat riskan yang sama.
Radikalis dan komunis berkomplot secara spirit pergerakan, tetapi saling mungkir tentang eksistensinya. RUU HIP hanya umpan narasi, bukan benar-benar indikasi kebangkitan komunisme. Tidak ada yang lebih baik antara keduanya, dan sama-sama harus dilarang. Persatuan RI tidak akan tercipta, jika radikalisme dan komunisme masih tetap mencengkram Indonesia.
Radikalis, No! Komunis, No! Perdebatan antara keduanya tidak butuh perpanjangan. Sudah final. Sejarah tidak boleh terulang tentang bahaya keduanya. Sementara itu, terkait RUU HIP, barangkali di situ adalah kesalahpahaman.
HIP dan Kesalahpahaman
Lega harus menjadi sikap patriotik, ketika fraksi PDIP beralih sikap menjadi, seperti dilansir Kumparan, “mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, (sebab) musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila.” Dengan demikian, tidak lagi ada yang perlu dipersoalkan, toh memang tidak ada yang ingin komunisme bangkit, mengulang luka masa lalu.
Tugas selanjutnya adalah menjadi warganet cerdas, yang tidak mudah terpengaruh hoax, apalagi sebatas melalui selembaran pamflet yang menginstruksikan aksi. Apalagi bila tuduhan dilayangkan kepada pemerintah, utamanya Jokowi, yang oleh sementara oknum pembenci dituduh komunis. Penjahat sebenarnya ada di hadapan, andai kita melek fakta.
Ada kesalahpahaman antara masyarakat yang traumatis dengan kekejaman PKI dengan pihak legislatif yang mengusulkan RUU HIP. Jika kesalahpahaman tersebut sudah menjadi jelas, maka semua kekhawatiran, atau provokasi agar masyarakat terus khawatir, gugur dengan sendirinya. Dengan kata lain, persetan dengan teriakan sang provokator radikal—antek khilafah.
Di hadapan kita, atau di tengah-tengah masyarakat kita, segerombolan orang berteriak atas nama Islam, tetapi berlaku dan bergerak tak ubahnya komunis. Mereka komunis berkulit Islamis, yang tidak hanya akan menghancurkan negara, melainkan juga agama itu sendiri. Agenda-agenda mereka sudah terang-benderang di bahasan sebelumnya.
Semua yang kita hadapi adalah edukasi politik. Sejarah tidak bergerak dengan orang yang sama, tetapi melalui alur yang tidak jauh berbeda. Saling curiga, saling tuduh, saling mengaku-aku, adalah penyakit masa lalu, dan bukan perkara yang mengherankan. Tetapi yang jelas, yang tetap, tidak boleh berubah, dari dulu, sekarang, dan ke depan, adalah amanat menjaga negeri. Adalah tugas interpersonal untuk menjaganya dari siapa pun yang dapat merongrong keutuhan NKRI.
Jadi pilih mana, radikalis atau komunis? Tentu kita wajib memilih yang ketiga, yaitu ‘persatuan’. Bersatu untuk menjaga diri dan melindungi bangsa dari rongrongan pergerakan keduanya. Untuk cita-cita itu, apa pun harus ditempuh. Meminjam istilah Gus Dur, “nyawa taruhannya!”
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
