Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Palu – Program sinergisitas yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama 38 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah berlangsung di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, telah membuka eksklusifitas bagi kelompok jaringan potensi radikal terorisme yang semula tertutup menjadi lebih terbuka.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan silaturahmi Kepala BNPT dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Penanggulangan Terorisme yang berlangsung di kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin (10/8/2020) siang.
“Selain terbuka untuk menerima program, juga muncul kesadaran dari jaringan kelompok radikal tersebut untuk mau bekerjasama melakukan usaha-usaha mencegah penyebaran paham radikal terorisme dengan masyarakat di sekitarnya dan sadar akan kesalahan masa lalunya,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar dala msambutannya.
Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan bahwa silaturahmi dengan Forkopinda Sulteng ini juga sebagai upaya melanjutkan program sinergitas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme yang berbasis kepada pembangunan kesejahteraan.
“Karena tim sinergisitas ini sudah bekerja sejak beberapa tahun yang lalu di antara 38 Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Dan provinsi Sulawesi Tengah ini termasuk yang dalam program menjadi Pilot Project selain provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur,” katanya manta Waka Lemdiklat Polri ini.
Oleh karena menurutnya dalam kunjungan ke Sulteng ini pihaknya ingin memantapkan kembali program yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan yang akan datang. Yang mana ini sekaligus untuk melihat hasil program Sinergisitas yang telah dilaksanakan di tahun 2019 lalu.
“Yang mana antara lain tahun 2019 lalu telah melakukan pembangunan rumah susun di Kabupaten Poso, lalu ada perbantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sejumlah tempat, yang kita harapkan ingin kita melihat hasilnya seperti apa. Disamping itu tentu dengan unsur dari pemerintah daerah dengan Bapak Gubernur dengan staf kita ingin mematangkan kembali hal-hal yang ingin kita laksanakan di tahun 2020 ini,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini.
Kepala BNPT juga mengatakan bahwa kunjungan ke Sulteng ini juga dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme bagi masyarakat umum. Karena pada prinsipnya pembangunan yang dilakukan tim sinergisitas ini ada pembangunan yang sifatnya fisik dan nonfisik.
“Yang non fisik ya tentu kita terus berupaya agar penyebarluasan paham radikal intoleran teror itu tidak berkembang. Oleh karenanya kita terus bersama dengan unsur masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang berada di provinsi Sulawesi Tengah ini,” ujar mantan Kapolda Papua ini.
Namun demikian dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme ini menurutnya tentu bukan hanya dari dari unsur BNPT dan Pemerintah Daerah saja, namun juga melibatkan unsur-unsur pemudadan juga unsur-unsur dari akademisi. Dengan harapan narasi kebangsaan ini akan semakin baik diterima oleh masyarakat terutama bagi generasi muda.
“Karena kita harus menyelamatkan generasi muda kita ini dari pengaruh paham radikal intoleran yang tentunya hari ini juga mereka (kelompok radikal) ini juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan paham-pahamnya. Nah ini yang kita harus bersama-sama mencegahanya,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Menurutnya, pencegahan paham radikal bagi masyarakat ini tidak sekedar pada literasi dan edukasi saja namun juga ada kegiatan seperti Focus Group Discussiion (FGD) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Yang penting bagaimana semua elemen masyarakat kita ini tetap didalam sebuah pemahaman yang sama, dalam menyikapi fenomena pengaruh paham paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT.
Dan hal ini tentunya tidak hanya diberikan kepada kelompok pemuda saja, tetapi semua kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme juga harus diberikan pemahaman mengenai bahaya paham radikal terorisme. Karena hal ini tentunya harus menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran paham radikal terrorisme.
“Tentunya seluruh lapisan masyarakat. Tidak kepada orang-orang tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat, tidak melihat profesinya, tidak melihat agama, tidak melihat usia, tetapi yang jelas tentunya kita sadar bahwa hari ini era bonus demografi. Jadi kelompok produktif itu sangat dominan, oleh karenanya itu jangan lupa kelompok dominan inilah yang ke depan nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang,” kata mantan Kapolda Banten ini mengakhiri.
Sementara itu Gubenrur Sulteng, Drs. H. Longki Djanggala, M.Si, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Kepala Daerah mulai dari Gubernur sampai dengan Bupati/Walikota sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” ujar Gubernur Sulteng Longki Djanggala.
Dikatakanmnya Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi. Khusus kelompok radikal di Kabupaten Poso, tentunya tidak hanya Pemerintah Daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri.
“Yang lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.
Diirnya mengatakan bahwa pencegahan paham radikal terorisme terhadap masyarakat sendiri dari pihak Pemprov sendiri selama ini telah melakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya yang telah dilakukan beberapa Kementerian/Lembaga saat melakukan hal tersebut secara nasional.
“Contoh di Dinas Pertaniuan Sulteng telah mensupply bahan-bahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang terdampak dengan paham paham radikal itu. Pemberdayaan pertaniannya, perkebunannya, ini agar supaya mereka itu tidak ikut ikutan dengan segala macam kegiatan yang negatif itu,” kata mantan Bupati Parigi Moutong ini.
Acara silaturahmi ini dihadiri Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Drs. Syahril Nursal, SH, MH, Komandan Korem 132/Tadulako, Brigjen TNI. Farid Makruf, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng Brigjen Pol. I. Nyoman Astawa, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Drs. Nurwidiyanto, MM, serta beberapa perwakilan dari beberapa K/L terkait lainnya.
Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tengah, Kepala BNPT didamping Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Kepala Biro Perncanaan, Hukum dan Humas (Karorenkummas) Bangbang Surono Ak, MM, Direktur Dradikalisasi Prof Dr. Irfan Idris, MA serta pejabat lainnya.
Usai melakukan silaturahmi dengan Forkopimda Sulteng, Kepala BNPT dan rombongan juga melakukan Rakor di Markas Polda Sulteng untuk mendenganrkan paparan Kapolda Sulteng mengenai perkembangan mengenai Satgas Operasi Tinombala dalam memburu kelompok radikal terorisme Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.
