Dengarkan artikel ini
Pasca kekalahan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah masyarakat dunia gembira. Tidak hanya di wilayah itu, Hizbut Tahrir di Indonesia pun demikian. Keduanya memang gugur meski memiliki visi-misi yang sama membenturkan agama dan negara, semata-mata negara Islam kerapkali menjadi mimpi mereka dalam menegakkan syariat Islam di bawah naungan khilafah.
Pandangan ISIS dan Hizbut Tahrir tentang syariat bagaimana sebuah pemerintahan seperti di Indonesia mengkonsep negara Islam (khilafah Islamiyah). Gagasan soal perubahan ini tentu melalui tranformasi politik, ekonomi, dan hukum. Lebih-lebih transformasi pemahaman dari nasionalis menjadi ekstremis-radikalis.
Mungkinkah kegagalan mereka (ISIS/HT) menunjukkan kesamaan ideologi atau tidak? Selagi motif politik itu ada di situlah khilafatisme dipasarkan dan ada kesamaan. Khilafah merupakan sistem pemerintahan pada era Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin. Namun, ketika sistem diterapkan di Indonesia tidak relevan lagi.
Hubungan Islam dan khilafah ibarat manusia dengan nafas, tetapi kita perlu melihat substansi ini secara kontekstual. Dalam artian, Pancasila telah final ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Sehingga, pejuang khilafah baik di Timur Tengah maupun di negara-negara lain, khususnya Indonesia harus mengakui ideologi Pancasila tersebut.
Adapun 600 WNI eks ISIS ingin kembali ke Indonesia, mereka adalah masyarakat yang terdoktrin oleh ISIS yang menginginkan negara Islam. Akan tetapi, caranya dengan kekerasan. Dalam praktik keberagamaan, kekerasan itu bukan bagian dari konteks kita berjihad, tetapi lebih kepada aksi terorisme yang dapat memakan banyak korban.
Banyak korban yang berjatuhan pasca fenomena ledakan bom dan aksi terorisme masif terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Adanya pembakaran terhadap masjid, dan bom bunuh diri di gereka, fenomena ini mengingatkan kita kepada kejahatan kemanusiaan yang tidak pernah terpikirkan bahwa hal itu tidak diperbolehkan oleh agama.
Modus Khilafah ISIS dan Hizbut Tahrir
Meskipun Hizbut Tahrir tidak melakukan aksi kekerasan, tetapi selama agama (khilafah) dijadikan alat untuk menegakkan syariat Islam dengan cara yang tidak sopan, dan santun. Maka, hal itu bertentangan dengan Islam rahmatan lil ‘alamin yang lebih menekankan kepada cara pandang keagamaan yang toleran dan moderat.
Sedangkan ISIS juga berideologi transnasional yang tidak lepas dari misi khilafahnya. Terbukti pemalsuan Islam terjadi karena perilakunya yang intoleran dan tidak berperikemunisiaan, secara simbolik setiap agama itu mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai. Lantas bagaimana dengan kekejaman ISIS yang sebenarnya?
ISIS adalah kelompok radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. Sedangkan Hizbut Tahrir hanya pejuang ideologi khilafah yang menginginkan negara Islam. Gerakan jihad, hijrah, dan hukum takfiri tidak lain adalah motif mereka untuk melakukan rekrutmen dalam rangka untuk mencari simpati publik. Dalam hal ini, civil society.
Keberadaan jaringan ISIS dan Hizbut Tahrir menunjukkan eksistensi gelombang baru terhadap dinamika politik tanah air. Awal mula hanya kelompok masyarakat, tetapi gerakannya cenderung pada agenda-agenda politik yang sebenarnya mereka menganggap Pancasila dan demokrasi adalah thaghut. Padahal, untuk merebut kekuasaan tidak cukup dengan kekuatan civil society. Namun, perlu melalui demokrasi yang sifatnya konstitusional.
Ketidaksukaan kedua kelompok tersebut jika ada perbedaan dalam pandangan (al-ikhtilaf), khususnya terkait persoalan agama, dan politik. Perspektif mereka tidak lain adalah suka mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Bahkan, terkadang hubungan persaudaraan sesama umat Islam cukup renggang akibat penyalahgunaan terhadap hukum takfiri tersebut.
Negara Indonesia adalah negara damai (darus salam). Artinya, negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan. Sedangkan ISIS dan Hizbut Tahrir hendaknya Indonesia menjadi negara Islam di bawah kepemimpinan khilafah Islamiyah sesuai ajaran syariat. Akan tetapi, sistem itu tidak relevan dengan situasi dan kondisi negara. Sehingga, cenderung menimbulkan kekerasan.
Hijrah ISIS dan Hizbut Tahrir
Haruskah mantan pengikut ISIS dan Hizbut Tahrir tidak hanya hijrah secara substantif, tetapi hijrah dari akar persoalan ideologis? Tentu penulis lebih meyakini hijrah keduanya. Oleh karena itu, persoalan yang lebih penting adalah hijrah secara ideologis dengan adanya pertaubatan yang bisa melakukan deideologisasi dan deradikalisasi.
Dari cara pandang yang ekstrem dan radikal kembalik kepada Pancasila sebagai landasan yang sangat moderat (tawasuth). Dari inisiatif mendirikan negara Islam kembali kepada negara kebangsaan (nation state). Sumber kebijakan seperti ini, agama dan negara sangat membutuhkan. Agar dapat terjalin secara harmonis.
Karena untuk memutus pemahaman eks pengikut kelompok jihadis memang tidak semudah yang kita bayangkan. Strategi baru haruslah kita bentuk semaksimal mungkin melalui pertimbangan hukum pemerintah, apalagi kemudian sampai melakukan pembelaan dan pemberontakan terhadap negara lain seperti korban ISIS dari 600 eks WNI.
Harus kita yakini, bahwa jalan yang paling efektif untuk menggugurkan dan menangkal virus radikalisme dengan melakukan penguatan terhadap wawasan keagamaan dan menjunjung tinggi nasionalisme. Tujuan ini agar tidak ada lagi persoalan-persoalan yang mengancam masa depan ideologi negara Pancasila.
Di tengah krisis nasionalisme masyarakat, negara memiliki keharusan untuk memperkenalkan hadis “Hubbul wathan minal iman”. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Artinya, khilafah tidak hanya dipahami secara keagamaan, tetapi juga perlu dipahami secara kenegaraan tanpa harus saling menyalahkan kelompok satu dengan lainnya.
