Harakatuna.com – “Saya kecewa tidak bisa kuliah,” ucapan menyayat hati dari Naffa Zahra tersebut, seperti dikutip dari BBC Indonesia, tentu sampai terasa juga kepada kita semua, sebagai rakyat yang segalanya serba pas-pasan. Tapi entah, apakah ucapan itu juga menyayat hati para pemangku kebijakan, yang jelas-jelas mengemban tugas dan amanah sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD ’45. “… mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Tentu, pendidikan sesungguhnya adalah harga mati bagi kemajuan sebuah bangsa. Komitmen kemerdekaan pula, adalah juga komitmen untuk turut ikut membantu mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya. Kita tidak bisa benar-benar memerdekakan bangsa, kalau diri kita sendiri masih banyak dibelenggu oleh sulitnya pendidikan.
Mahalnya UKT, sehingga menyebabkan akses pendidikan semakin elitis dan eksklusif, menjadi isu yang cukup signifikan dibincang akhir-akhir ini. Ada banyak keberatan, aspirasi keadilan, bahkan aksi untuk menyadarkan pemerintah supaya kembali bangun dari “tidur nyenyaknya”. Ubaid Matraji, dalam BBC Indonesia, mengatakan apa yang dialami Naffa dan sejumlah camaba lain yang memutuskan mundur gara-gara tak sanggup membayar UKT semakin membuktikan bahwa Permendikbud Ristek No. 2 Tahun 2024 memang tidak berkeadilan dan inklusif.
Naffa Zahra adalah satu dari sekian banyak fakta yang menunjukkan betapa masih bermasalahnya pendidikan di Indonesia. Tak ayal, cita-cita bangsa sukar dicapai, tentu salah satu sebabnya adalah pendidikan Indonesia yang tidak kunjung beres. Bermasalah di mana saja, kapan saja. Kita semua sedih. Kesedihan Naffa Zahra adalah representasi dari nurani kita yang juga sedih terhadap pendidikan Indonesia.
Kompleksitasnya masalah ini juga tentu tidak mudah diurai. Globalisasi, neoliberalisme, kapitalisme, dan muncul pula isu komersialisasi pendidikan, study-loan, termasuk masuknya paham-paham transnasional juga menjadi masalah yang tak beres-beres. Ibarat penyakit, pendidikan Indonesia sedang terjangkit banyak virus, yang obatnya tak kunjung didapat.
Alih-alih dikasih obat, justru agen khilafah memanfaatkannya untuk mempropagandakan urgensi negara Islam sebagai solusi memberantas kapitalisme pendidikan. Kita semua memahami bahwa pendidikan Indonesia sedang tidak beres, tetapi solusi dengan mengampanyekan negara Islam berdiri adalah hal susah masuk di akal.
Isu UKT Mahal dalam Balutan Antek Khilafah
Secara normatif, kita tahu bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan generasi yang inovatif, kritis, dan berdaya saing, yang mampu menghadapi tantangan global.
Tentu kesadaran akan pentingnya pendidikan ini mengalir dalam darah siapa pun, kita semua rakyat Indonesia. Termasuk, dalam hal ini, para agen khilafah. Itu ini adalah hal yang sangat sensitif dibincang. Akan tetapi, yang perlu dikasih garis bawah tebal, bahwa memanfaatkan isu krusial UKT ini sebagai lapangan propaganda adalah double-emergence bagi nasib pendidikan bangsa Indonesia.
Salah satu agen khilafah yang memanfaatkan isu mahalnya UKT untuk ajang propaganda adalah Zalimah. Ia mengatakan, bahwa sulit berharap pada sistem kapitalisme untuk me-recovery masalah pendidikan Indonesia. Karena bagi Zalimah, sistem kapitalisme hanya akan menempatkan pendidikan sebagai komoditas bisnis yang putusan kebijakannya diambil atas dasar pertimbangan untung-rugi semata.
Bahkan, ia menegaskan bahwa UKT yang mengalami kenaikan signifikan seperti dalam isu sekarang ini merupakan potret dari kebijakan yang zalim terhadap mahasiswa. Karena menurutnya, pendidikan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Zalimah mengutuk kapitalisme yang baginya telah menyirnakan cita-cita bangsa untuk mewujudkan generasi yang cerdas.
Dalam banyak hal, kita memang bisa menyetujui lontaran kritik yang disampaikan Zalimah. Akan tetapi, ada nuansa yang mesti dirasakan pula, bahwa Zalimah tidak benar-benar pure mengkritik mahalnya UKT yang disebabkan oleh sistem kapitalisme demi beres dan majunya pendidikan Indonesia. Kritik Zalimah itu di-posting di akun Facebook Muslimah Sriwijaya, yang sangat jelas punya tujuan dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Tentu, hal ini, sangat problematik sekaligus juga perlu untuk dikritisi balik.
Seandainya memang kapitalisme begitu menjadi belenggu bagi kemajuan bangsa dalam hal pendidikan. Lantas, apa solusinya, misalnya? Pasti tawaran solusi yang diajukan adalah sistem Islam harus digunakan, dengan argumentasi-argumentasi ilmiah versi mereka. Memangnya: apakah sudah ada contoh konkret bahwa pendirian negara Islam benar-benar berhasil menjadi solusi bagi kapitalisme? Toh, bisa saja, negara Islam tersebut malah menjadi kapitalisme jenis baru yang sangat tertutup terhadap hak-hak rakyat. Saya kira ada banyak catatan sejarah tentang ini.
Tentu, saya tidak sedang berburuk sangka terhadap Islam. Bagi saya Islam sangat indah. Hanya saja, ingatan traumatis dan kegagalan yang terjadi ketika Islam banyak dikooptasi untuk kepentingan politik tertentu menjadikan citra Islam itu tidak lagi indah. Kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, toh juga punya ingatan sejarah yang tak mesti diulang-ulang terhadap hal semacam itu.
Perlunya Kritis Memahami Propaganda Khilafah
Fenomena mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), kita amini bersama memang menjadi isu serius yang berdampak pada akses pendidikan tinggi bagi banyak rakyat Indonesia. Namun, masalah ini juga akan semakin rumit ketika dimanfaatkan oleh agen-agen khilafah untuk menyebarkan propaganda pendirian negara Islam. Propaganda ini berbahaya karena bukan hanya mengabaikan keragaman budaya dan agama di Indonesia, tetapi juga berpotensi merusak persatuan dan keutuhan bangsa, bahkan juga untuk arah pendidikan di Indonesia nantinya.
Hal ini dikarenakan solusi pendidikan yang dimasuki oleh propaganda khilafah cenderung menawarkan janji-janji utopis yang mengklaim dapat menyelesaikan semua masalah sosial dan ekonomi. Namun, solusi tersebut seringkali mengandung agenda tersembunyi untuk menggantikan sistem demokrasi yang inklusif dengan sistem teokrasi yang tidak menghargai pluralitas. Ini yang akan menjadi masalah baru nantinya. Toh, hal ini jelas bertentangan dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan keadilan sosial.
Jika propaganda ini dibiarkan, ada resiko meningkatnya radikalisasi di kalangan mahasiswa, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang kritis dan inovatif. Mereka bisa terjebak dalam ideologi ekstrem yang menolak nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Akibatnya, bukannya menemukan solusi yang berkeadilan dan inklusif untuk masalah UKT, kita justru menghadapi ancaman disintegrasi dan konflik sosial yang lebih besar.
Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu UKT dan bagaimana mencari solusi yang berkeadilan dan inklusif, sesuai dengan nilai-nilai keragaman dan toleransi yang dianut oleh Indonesia. Ideologi yang mengabaikan atau mencoba menghapus keragaman budaya Indonesia tidaklah cocok dan berbahaya bagi keutuhan bangsa. Karenanya, solusi yang diusulkan harus selalu mempertimbangkan keragaman dan keadilan sosial, serta menguatkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dan mahasiswa tentang bahaya propaganda-propaganda semacam ini serta terus berupaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang menghormati keragaman. Pemerintah dan institusi pendidikan harus bekerja sama untuk mencari solusi UKT yang adil, serta harus dengan sungguh-sungguh memperkuat kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrem. []
