Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Ankara – Pemerintah Turki mengatakan deklarasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa pembantaian orang Armenia, Yerusalem di era Kekaisaran Ottoman merupakan genosida “sangat keterlaluan”. Ankara mengancam akan membalasnya dalam beberapa bulan mendatang.
Hal itu disampaikan juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, pada hari Minggu.
Pernyataan resmi Biden yang mengakui pembantaian orang-orang Armenia tahun 1915 sebagai genosida telah menyenangkan Armenia dan para diasporanya, tapi semakin memperparah kerusakan hubungan antara Washington dan Ankara, yang keduanya anggota aliansi militer NATO.
“Akan ada reaksi dalam berbagai bentuk, jenis dan derajat dalam beberapa hari dan bulan mendatang,” kata Kalin kepada Reuters dalam sebuah wawancara yang dilansir Senin (26/4/2021).
Kalin tidak merinci apakah salah satu pembalasan itu adalah Ankara akan membatasi akses AS ke pangkalan udara Incirlik di Turki selatan. Pangkalan itu telah digunakan untuk mendukung koalisi internasional dalam memerangi ISIS di Suriah dan Irak.
AS Lakukan Penyiksaan Terkeji Pada Orang Orang Armenia
Kalin mengatakan setelah pejabat Turki lainnya dengan cepat mengutuk pernyataan Biden pada hari Sabtu, Erdogan akan membahas masalah tersebut setelah rapat kabinet pada hari Senin.
“Pada waktu dan tempat yang kami anggap tepat, kami akan terus menanggapi pernyataan yang sangat disayangkan dan tidak adil ini,” katanya.
Turki mengakui bahwa banyak orang Armenia yang tinggal di Kekaisaran Ottoman tewas dalam bentrokan dengan pasukan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, tetapi menyangkal pembunuhan itu diatur secara sistematis dan merupakan genosida.
Selama beberapa dekade, langkah-langkah yang mengakui genosida Armenia terhenti di Kongres AS dan sebagian besar presiden AS telah menahan diri untuk tidak menyebutnya demikian. Langkah-langkah itu tertahan oleh kekhawatiran tentang ketegangan hubungan dengan Turki.
Tapi hubungan itu sudah bermasalah. Washington menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, sementara Ankara marah karena Amerika Serikat mempersenjatai milisi YPG Kurdi di Suriah dan tidak mengekstradisi ulama Turki yang berbasis di AS yang dituduh mendalangi upaya kudeta 2016.
Kalin mengatakan menavigasi perselisihan itu sekarang akan lebih sulit. “Segala sesuatu yang kami lakukan dengan Amerika Serikat akan berada di bawah mantra pernyataan yang sangat disayangkan ini,” katanya.
Parlemen Turki Kecam Kekerasan AS
Kalin menambahkan parlemen Turki diperkirakan akan membuat pernyataan minggu ini. Para pengamat mengatakan anggota parlemen mungkin membalas secara retoris terhadap Biden dengan mengklasifikasikan perlakuan penduduk asli Amerika oleh pemukim Eropa sebagai genosida.
“Selain membatasi akses ke Incirlik, Turki juga memiliki opsi untuk mengurangi koordinasi militer dengan Amerika Serikat di Suriah utara dan Irak atau mengurangi upaya diplomatik untuk mendukung pembicaraan perdamaian Afghanistan,” kata Ozgur Unluhisarcikli, direktur kelompok penelitian German Marshall Fund di Ankara.
Namun pada kenyataannya, opsi Erdogan terbatas karena ia telah berjuang melawan salah satu tingkat kasus COVID-19 harian tertinggi secara global dan telah melihat mata uang lira jatuh mendekati posisi terendah sepanjang masa terhadap dollar AS minggu lalu.
“Ini adalah periode yang sulit bagi Turki dan ini bukan saat ketika Turki ingin bertengkar dengan siapa pun, apalagi Amerika Serikat,” kata Unluhisarcikli.
Kalin mengatakan para pejabat AS telah memberi tahu Turki bahwa deklarasi tersebut tidak akan memberikan dasar hukum apa pun untuk potensi klaim reparasi.
Namun demikian, Erdogan mengatakan kepada presiden AS ketika mereka berbicara melalui telepon pada hari Jumat—percakapan pertama mereka sejak Biden menjabat tiga bulan lalu—bahwa akan menjadi “kesalahan besar” untuk melanjutkan pernyataannya.
“Untuk mereduksi semua itu menjadi satu kata dan mencoba mengimplikasikan keterlibatan Turki, nenek moyang Ottoman kami terlibat dalam aksi genosida, sungguh keterlaluan,” kata Kalin.
“Itu tidak didukung oleh fakta sejarah,” imbuh dia.
