Dengarkan artikel ini
Selaku orang Madura, saya turut prihatin terhadap penghadangan yang menimpa KH. Ma’ruf Amin saat hendak menghadiri haul sekaligus ziarah ke Makam Pangeran Suhro, Proppo, Pamekasan, pada Senin (1/4/2019) kemarin. Terlepas dari statusnya sebagai Cawapres 01, KH. Ma’ruf Amin tetaplah guru kebanyakan orang Madura, apalagi alumni pesantren. Tak hanya mencederai demokrasi, penghadangan tersebut juga kontras dengan jargon hierarkis Madura; bâpa’-bâbhu’-ghuru-rato.
Memanasnya suasana menjelang Pemilu merupakan sesuatu yang lumrah. Gesekan antarpendukung bisa saja merupakan sesuatu yang tak terbendung. Dalam konteks tertentu, itu merupakan keniscayaan politik. Hanya saja juga penting digarisbawahi, di atas politik masih ada yang lebih krusial, yakni etika. Adalah sesuatu yang tidak benar, apalagi di Madura, untuk meniru jargon Bollywood terkenal, bahwa “dalam politik, etika tidak dipakai.”
Tindakan kontroversial tersebut mengundang reaksi banyak pihak. Kendati Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada adu fisik dan hanya penghambatan menuju lokasi, Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa itu aneh dan sama sekali tidak mencerminkan karakter Madura. “Mungkin ada kesalahpahaman, atau terprovokasi. Ini bukan asli Madura,” terang eks Wagub Jatim, seperti dilansir iNews.id.
Reaksi tersebut jika kita selisiki bersama tidak lepas dari karakter Madura sendiri yang dikenal sebagai masyarakat santun dan religius. Hierarki ketundukan bâpa’-bâbhu’-ghuru-rato akan cedera, dalam konteks kasus tersebut. Jika dibuat klasifikasi, setidaknya ada tiga alasan kenapa kejadian tersebut bertendensi mencontreng citra Madura khususnya Pamekasan. Meski puncaknya ialah bukan mustahil muncul stigma bahwa orang Madura lupa gurunya.
Mengekang Demokrasi
Jika sesuatu paling substansial dari demokrasi adalah kebebasan, maka kasus penghadangan tersebut jelaslah mencederai demokrasi. Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi sudah menjelaskan, KH. Ma’ruf tidak hendak melakukan kampanye melainkan ziarah. Cawapres 01 itu hanya melakukan kampanye terbuka di Sumenep, bukan Pamekasan. Maka menurutnya, KH. Ma’ruf Amin tidak melanggar aturan apapun.
Sungguhpun demikian, beberapa kalangan barangkali akan menganggap aksi tersebut lumrah sebab dua hal. Pertama, dekatnya Pemilu menjadikan seluruh aktivitas dianggap kampanye. Kedua, sebagai balas dendam karena saat Prabowo ke Pamekasan, pendukung 01 juga menghadang Probowo dengan baliho Capres mereka. Dua hal tersebut juga dapat kita bantah. Sebab apapun alasannya, melalui tindakan itu, kematangan demokrasi kita patut dipertanyakan.
Cederai Moral-Etis
Ini poin pentingnya. Kasus tersebut tak hanya mengekang demokrasi, tetapi juga mencederai norma ke-Madura-an yang telah dikutip di awal, yakni bâpa’-bâbhu’-ghuru-rato. Susunan hierarkis itu sudah menjadi prototipe Madura—menjadi cermin betapa guru memiliki posisi yang begitu dihargai. Sungguh, merupakan sesuatu yang tak dapat disangkal bahwa kasus penghadangan tersebut melanggar moral-etis kita, Madura.
Penting untuk dicatat, KH. Ma’ruf Amin adalah cicit Syekh Nawawi al-Jawi (1814-1879), ulama abad XIX yang disegani di Haramain, dan puluhan karyanya menjadi literatur formal banyak pesantren. Termasuk juga Madura. Karya syarh Syekh Nawawi seperti Safînah al-Najâh dan Murâqiy al-‘Ubûdiyah menjadi kajian wajib harian di beberapa pesantren salaf. Dengan demikian, meski tak berguru langsung secara sanad, KH. Ma’ruf Amin adalah guru kita semua.
Bahwa orang Madura tak perlu diajari perihal etika, adalah benar adanya. Kepada guru, takzim menjadi kewajiban mereka. Sayangnya keistimewaan tersebut seketika luntur ketika dihadapkan dengan situasi periferal, yakni politik. Hubungan guru-murid seakan hilang, dan yang mengemuka adalah “ia lawan politik atau bukan.”
Itulah yang dimaksud saya bahwa orang Madura sudah lupa gurunya. Tentu itu bukan mengada-ada. Meskipun penghadangan tersebut dilakukan di Pamekasan, bukan Madura secara keseluruhan, tetapi masyarakat luar tidak akan menganggap kasus tersebut sebagai kasus satu kabupaten saja. Singkatnya, satu yang berulah, maka semuanya dapat getahnya. Dapat dipahami kenapa Gus Ipul berkomentar, “itu bukan karakter Madura.”
Sejauh kita mengenyam pendidikan pesantren, termasuk di Pamekasan sendiri, sejauh itu pula kita berguru pada KH. Ma’ruf Amin. Perkara beliau hari ini berstatus sebagai Cawapres 01, itu beda konteksnya. Adalah kenaifan yang amat sangat bila takzim itu hilang sebab perbedaan pandangan politik. Lagi pula kita belum tahu, iktikad baik apa yang beliau tempuh, sehingga mengorbankan raganya yang sepuh untuk mengabdi pada bangsa.
Rasa-rasanya kita, orang Madura, atau secara spesifik orang Pamekasan, perlu kembali mengkaji kitab Ta‘lîm al-Muta‘allim-nya Syekh Az-Zarnûji. Perlu kembali mengkaji tentang bab Menghormati Ilmu dan Orang Berilmu (Fashl fî Ta‘zhîm al-‘Ilm wa Ahlihî). Belajar tentang bagaimana anak seorang ustaz kita hormati, dengan niat menghormati ustaz itu. Lalu kita menghormati KH. Ma’ruf Amin dengan niat takzim ke Syekh Nawawi, terlepas dari perbedaan politik praktis antara kita dengannya.
Wujud Intoleransi
Barangkali akan ada yang menyanggah, “saya tidak pernah belajar di pesantren, jadi tidak ada kewajiban menghormatinya.” Maka jawabannya, tetap saja tindakan tersebut tak laik terjadi. Kita dengan mudah saja menebak bahwa itu wujud intoleransi. Tidak bisa menerima realitas lawan politik adalah cara berpolitik yang tak dewasa. Dengan alasan apapun, itu mesti ditentang.
Semakin mendekatnya Pemilu mungkin saja dirasa sulit meredam amarah di tengah perbedaan politik. Namun, membiarkan intoleransi tak hanya kontras dengan konsensus NKRI, tetapi bahkan dengan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita semua untuk memelihara toleransi. Setidaknya jika tidak bisa saling duduk bersama, kita tidak saling tendang. Perpecahan tidak disebabkan adanya perbedaan, melainkan keengganan kita menerimanya.
Stabilitas demokrasi, merebaknya toleransi, dan takzim kepada guru dan yang lebih sepuh adalah ajaran luhur kita bersama. Masyarakat Madura sudah tercitrakan baik, semoga tidak dirusak oleh segelintir orang mengutamakan egoisme politik. Lagi pula, menyelaraskan pandangan politik adalah sesuatu yang sulit bahkan mustahil.
Maka dari itu, tugas bersama kita, utamanya sebagai masyarakat Madura, adalah mencipta kerukunan di tengah perbedaan itu, terlebih jika lawan itu adalah guru kita sendiri. Kiai saya di pesantren pernah dawuh: “Mon bâ’ân ta’ bisa alako apa sè èparènta ghuruna, tekka’a sakonni’ jhâ’ sampè’ nyakè’è atèna ghuruna (Kalau kamu tidak bisa mengikuti apa yang diperintah guru, sedikit pun jangan sampai menyakiti hatinya).” []
Ahmad Khoiri, Redaktur Pelaksana Majalah WARTA
