Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Bogor-Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Kementerian Agama (Kemenag RI) bekerja sama dengan Konsorsium Studi Agama Indonesia (ICRS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI), akan melaksanakan simposium internasioanal (dua tahunan) pada tanggal 2-5 November 2020 di Bogor, dengan tema utama : “Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era”. Tema besar ini diusung dalam rangka merajut kesatuan dalam kebhinnekaan.
Symposium Internasional on religious Life (ISRL) yang diadakan sejak tahun tahun 2016 bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu keagamaan dan diharapkan akan menjadi ajang bagi para akademisi dan intelektual mendiskusi kan isu-isu yang relevan. Akan hadir para pakar di isu keagamaan seperti: James J. Fox (Australian National University), Robert W. Hefner (Boston University), Amina wadud (Starr King/ICRS), Azyumardi Azra (State Islamic University UIN Jakarta), Zainal Abidin Bagir (ICRS), Azhar Ibrahim (National University of Singapore), Siti Ruhaini Dzuhayatin (State Islamic University UIN Yogyakarta), Fatimah Husain (ICRS)..dst. Dan yang paling penting adalah agar symposium dapat mengontribusikan berbagai pemikiran yang solutif dan strategis, sebagai bahan kebijakan keagamaan (research based policy).
Acara perdana dalam kegiatan ini (02 Oktober 2020) adalah pemutaran dan diskusi film yang di berjudul Unfinished Indonesia oleh Zainal Abidin Bagir, direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM dan Inaya Rakhmani, dosen Universitas Indonesia. Film berbasis riset ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang kebhinnekaan, multikultur serta tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan berwarga dan bernegara.
Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar yang berhasil hidup berdampingan dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sikap nasionalisme para pendiri bangsa yang lebih mementingkan persatuan bangsa ketimbang egoisme kelompok kepercayaan atau etnis tertentu sehingga mereka menerima Pancasila sebagai dasar Negara masyarakat yang memiliki kebhinnekaan. Indonesia berdiri atas dasar ideologi Pancasila berdasarkan nilai ketuhanan yang universal tanpa menempatkan satu agama (Islam) sebagai agama negara. Oleh karenanya, semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam sistem demokrasi.
Film ini memotret ujian berat bagi umat Islam yang demokratis dan multikultur yang selama ini sudah mapan. Peristiwa yang diawali oleh fenoma Ahok yang dianggap ‘melecehkan’ Islam dengan kasus al-Maidah: 51 menimbulkan reaksi yang relatif besar dari sebagian kelompok muslim Indonesia. Fenomena ini kemudian meluas pada penolakan ‘pemimpin kafir’ yang berwujud dalam serial Aksi Bela Islam dan menentang kepimimpinan gubernur DKI Jakarta pada waktu itu yang beragama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa.
Narasi-narasi yang dibangun oleh sekelompok muslim ini adalah supremasi Islam di Negara berpenduduk muslim terbesar. Bahtiar Nasir, salah seorang tokoh HTI, misalnya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim harus dipimpin oleh orang Islam. Bahkan, sebagian tokoh dari Aksi Bela Islam ini secara jelas menyatakan bahwa orang kafir itu tidak amanah sehingga ia tidak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam. Pada akhirnya, kelompok muslim ini mengusung ideologi khilafah sebagai ganti dari sistem demokrasi yang digawangi oleh HTI, sebuah organisasi yang pada akhirnya dibubarkan pemerintah karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Polemik ini memunculkan respons dari organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Dalam sejarah pembentukan negara Republik Indonesia, aspirasi menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam bukan menjadi kekuatan utama dalam merajut kebhinnekaan. NU yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia menerima bahwa bentuk negara saat ini sudah sejalan dengan Islam.
Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Januari 2019 di kabupaten Banjar Jawa Barat, NU mengangkat tema tentang istilah ‘kafir’. Salah satu keputusan dalam munas tersebut adalah bahwa istilah kafir tidak cocok digunakan dalam konteks bernegara. Sebab, baik muslim maupun non-muslim mempunyai hak yang sama dalam konstitusi.
Film ini menghadirkan tokoh-tokoh muslim inklusif dari dua organisasi terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah. Dari kalangan NU, muncul Gus Muawaffiq yang berkeliling Indonesia yang mengkampanyekan betapa pentingnya hidup berdampingan sesama warga Indonesia meski beda keyakinan. Gus Muawaffiq berpendapat bahwa istilah ‘kafir’ digunakan dalam konteks yang spesifik seperti dalam kondisi perang antara muslim dan kafir. Sedangkan dalam kondisi damai dalam konteks bernegara, semuanya memiliki hak yang sama.
Tokoh lain dari kalangan Muhammadiyah adalah Abah Rosyid, salah seorang tokoh Muslim dari Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menerima penghargaan Maarif Award sebagai tokoh toleransi. Ia hidup dalam masyarakat yang mayoritas Kristen (Katolik dan Protestan). Meskipun jumlah Muslim di Maumere kecil, Abah Rosyid dan para tokoh Muhammadiyah di sana bisa mendirikan IKIP Muhammadiyah Maumere. Abah Rosyid mengisahkan bahwa pendirian perguruan tinggi Muhamamdiyah di wilayah mayoritas Kristen ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman toleransi yang sudah mengakar kuat. Pendirian IKIP Muhammadiyah sendiri menurut Abah Rosyid juga tidak lepas dari dukungan masyarakat Kristen di Maumere.
Muhammad Iqbal Ahnaf, selaku koordinator riset film ini menyatakan bahwa kehidupan masyarakat muslim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh diskursus wacana perpolitikan nasional, tetapi ia juga sangat bergantung pada tokoh-tokoh atau figur lokal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Gus Muwafiq dan Abah Rasyid. Kedua tokoh ini memiliki semangat tinggi untuk menebarkan nilai-nilai persatuan dalam bingkai kebangsaan. Tokoh-tokoh local semacam ini perlu diangkat ke permukaan sehingga masyarakat menjadi paham tentang pentingnya hidup harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
