Harakatuna.com. Pontianak – Kodam XII/Tangjungpura menggelar Seminar Pembinaan Komunikasi Sosial Cegah Tangkal Radikalisme dan Separatisme di Aula Zidam XII/Tpr Provinsi Kalimantan Barat dengan Tema Merawat Kebhinnekaan Untuk Tangkal Radikalisme/Separatisme Dalam bingkai NKRI, Jumat 13 November 2020.
Kegiatan ini digelar guna memperkokoh mentalitas dan pemahaman ideologi Pancasila untuk mencegah ancaman bahaya radikalisme dan separatism di masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan yaitu organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi, MUI, dan elemen masyarakat. UBSI Kampus Pontianak mengirimkan perwakilan dua organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam seminar tersebut.
Yakni Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi (HIMASA) berjumlah 9 orang dan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI) 5 orang.
Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Gunawan. Ia mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ia juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama dalam mensosialisasikan penerapan adaptasi baru guna mengurangi penyebaran wabah Covid-19 saat ini. “Mari kita bersama-sama saling support, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terutama terhadap diri dan keluarga kita,” tutur Gunawan.
Paus Darso Boni selaku Ketua HIMASA UBSI Pontianak mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami sebagai generasi muda bangsa Indonesia untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk mengenali sikap dan ciri dari kelompok radikalisme dan separatis itu sendiri.
“Kedua sikap tersebut memiliki dampak yang berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan antar sesama warga negara,” ujar Darso.
Sementara Kepala Kampus UBSI Pontianak memberikan dukungan penuh kepada para mahasiswanya yang mengikuti kegiatan ini. Ia berharap mahasiswa memahami materi yang disampaikan dan dapat menerapkannya sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap kelompok maupun gerakan yang dapat merusak ideologi Pancasila.