Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) mengungkapkan bahwa permasalahan radikalisme memang masih menjadi masalah bangsa yang serius yang harus ditangani dengan hati-hati. Radikalisme muncul dan makin subur karena selama dua puluh tahun era reformasi bangsa ini sempat alpa kepada Pancasila.
Hal tersebut diungkapkan Zulhasan di hadapan Pimpinan dan ratusan anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPP IARMI) DKI Jakarta peserta Focus Group Discussion (FGD) DPP IARMI DKI Jakarta bertema “Menetralisasi Gerakan Radikalisme di Kampus”, di Auditorium PT Pelni Pusat, Jakarta, Sabtu, 30 Juni 2018.
“Terus terang kita lalai. Banyak hal yang baik dan bagus di era orde baru kita hapus semua seperti penataran P4, manggala BP7 bubar, pendidikan Pancasila hilang. Praktis selama 20 tahun hal-hal baik itu hilang, sehingga bangsa ini tidak lagi ngeh untuk melatih wawasan kebangsaan. Karena itu, masuklah berbagai macam pemahaman radikal. Pantas saja banyak anak-anak muda yang lahir setelah reformasi banyak menjadi sasaran paham radikal karena belum diajari soal wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Melihat hal itu, lanjut Zulhasan, bangsa ini perlu gerakan dan upaya ekstra keras dan tepat untuk menumbuhkan kembali semangat memahami dan mengimplementasikan Pancasila.
“Pemahaman radikal perlu dilawan dengan upaya keras pula dari rakyat Indonesia, untuk menumbuhkan karakter Pancasila dalam diri dan perbuatan. Upaya keras dan tepat itu harus dan sangat diperlukan serta dilakukan bangsa Indonesia. Sebab, seluruh bangsa Indonesia wajib menjiwai Pancasila,” katanya.
Zulhasan menegaskan sekali lagi kenapa perlawanan rakyat menggunakan Pancasila terhadap radikalisme sangat perlu. Sebab, negara Indonesia adalah negara kesepakatan, itu yang harus dicamkan. Pancasila adalah kesepakatan kolektif. Semua perbedaan dan keberagaman disatukan dengan satu visi dan misi yakni kesatuan Indonesia dan menuju cita-cita bersama. Masalah perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, sudah bukan masalah lagi. Semua sudah selesai diperdebatkan 70 tahun silam.
“Hal-hal itulah yang harus dipahami lagi dan dilatih kembali oleh rakyat Indonesia, dan diperkenalkan secara baik kepada generasi muda yang lahir pasca reformasi,” katanya.
(Tempo)
