Harakatuna.com – Sejarawan menggunakan bahasa yang cukup menggelitik ketika menggambarkan keadaan umat Islam awal, bahwa setelah Rasulullah wafat, persoalan utama yang menghinggapi adalah politik. Kaum Muhajirin dan Anshar hampir pecah saat suksesi kekhalifahan. Ali bin Abi Thalib mewarisi dua sempalan umat: Syiah dan Khawarij. Dua aliran teologi ini menyisakan debat soal kekafiran yang berlanjut hingga hari ini. Kafir politis, adalah paling maraknya.
Media sosial menjadi ladang masalah, terutama karena mengakomodasi kebebasan yang tidak terkontrol. Trending di Twitter, misalnya, menjadi tempat mobilisasi yang paling ampuh karena atensi publik tertuju padanya. Para pengguna ikutan men-trending-kan suatu topik lalu terpecah ke dalam dua narasi: pro dan kontra, dan memiliki kesamaan esensial yakni sama-sama memecah-belah kerukunan karena saling mengafirkan antarkelompok.
Terbaru, Anies Baswedan menjadi target nyinyiran karena kunjungannya ke sebuah pura. Narasi perundungannya adalah kepada para pendukung Anies yang teriak-teriak soal kafir, tapi malah bungkam ketika idolanya sendiri yang melakukan. Di sini menarik dicatat bahwa fenomena saling mengafirkan merupakan kausalitas, tapi tidak bisa diputuskan siapa yang mesti disalahkan: apakah yang terbiasa mengafirkan, atau justru yang nyinyir terhadapnya?
Misalnya begini. Kelompok radikalis-ekstremis suka sekali menuduh orang kafir karena suatu hal. Maka, orang lain akan melakukan hal yang sama, atau nyinyir ketika ada inkonsistensi oleh pelaku awal tuduhan kafir tadi. Ferdinand Hutahaean menjadi contoh hal ini dengan dalih membela bangsa, namun yang terjadi adalah munculnya narasi pendukung yang ikut menjelekkan rival politik yang, mirisnya, mereka bawa-bawa narasi teologis. Sangat tidak etis.
Namun, kendati media sosial memegang peran penting dalam seluruh narasi pemecah-belah, alurnya tetap berada di masing-masing aktor. Karenanya, dalam fenomena kafir teologis dan kafir politis, pemecahannya tetap berada pada kesadaran masing-masing umat beragama di satu sisi, dan kesadaran para politikus di sisi lainnya. Faktanya, media sosial siap memecah-belah karena ulah para islamis dan politikus itu sendiri. Merekalah aktor utamanya.
Islamis dan Politikus Provokator
Ferdinand Hutahaean sering kali kita dengan karena narasinya yang kebanyakan nyinyir. Alih-alih menjaga Pancasila dan Indonesia, ia justru memantik resistansi musuh-musuh pemerintah semakin berdendam kesumat dan menggeneralisasi rezim sebagai pihak yang anti keberagamaan. Cara Ferdinand—dan sebenarnya bukan dia saja pelakunya—mengetengahi keberagamaan yang dianggap moderat justru menstigmatisasi moderasi itu sendiri.
Belum lagi, sebagian kelompok Islam, atau pun tokoh di antara mereka, gemar memprovokasi antarsesama. Salafi, sebagai contoh, yang terlihat melalui kader milenial mereka, masih beragama secara kekanak-kanakan dan mudah kaget. Mereka, yang baru kenal Islam, menjadi islamis provokator yang sedikit-sedikit kafir, mengafirkan, dan menuduh orang lain keluar dari Islam. Pengetahuannya yang dangkal justru mengelabui keberislamannya.
Kafir teologis dan kafir politis, dengan demikian, adalah produk kedua pihak yang bertentangan. Kaum islamis bertolak dari kesadaran teologis mereka untuk melabeli pihak lain sebagai kafir. Begitu juga sebaliknya, para politikus menuduh kafir pihak lain sebagai legitimasi politik mereka. Di garis yang sama dengan dua narasi ambivalen tersebut, saling tuduh kafir dilatarbelakangi kepentingan tertentu yang kentara politis-teologis secara bersamaan.
Mereka semua adalah provokator. Yang satu penjahat agama, dan yang lainnya penjahat negara. Penjahat agama selalu mengeksploitasi kesalehan untuk menyesat-kafirkan kelompok keberagamaan yang berbeda, sementara penjahat negara selalu mengeksploitasi kesatuan untuk menghujat pihak luar yang tidak sehaluan politik dengan mereka. Karena itulah, kafir teologis pun pada akhirnya menjadi kafir politis yang dibuat-buat.
Kafir Politis yang Dibuat-buat
Istilah kafir menjadi sesuatu yang sarat kepentingan politik. Kenyataannya, yang sering melontarkan term tersebut adalah mereka yang tidak punya basis keagamaan yang kuat. Biasanya mereka adalah kaum baru beragama atau mereka yang memang sering bermain politik dengan mengeksploitasi istilah teologis tertentu. Artinya tidak ada yang benar-benar kafir kecuali untuk menghujak, menjelekkan, dan mencitra-burukkan orang lain.
Di sini ada yang perlu digarisbawahi. Di masa lalu, teologi dengan berbagai aliran lahir sebagai buah perseteruan politik Islam. Tetapi dalam konteks pengafiran, mereka bertolak pada keyakinan teologis yang nas-oriented, berdasarkan pemahaman mereka atas Al-Qur’an dan hadis. Sementara hari ini, perseteruan politiklah yang justru memantik labelisasi teologis namun sama-sama tidak ada dalilnya dalam nas. Dengan kata lain, dibuat-buat.
Kafir politis ini yang banyak beredar di media sosial, menjadikan media sosial sebagai pemecah-belah paling rentan. Hari ini memang tidak akan memantik lahirnya aliran teologis, namun akan memantik lahirnya perpecahan bangsa. Kafir sebagai sesuatu yang sangat politis semacam ini jauh lebih berbahaya dari kafir teologis. Sebab, perpecahan bangsa yang ditakutkan bukan sekadar paranoid belaka, ia benar-benar ada di hadapan kita.
Diskursus tentang kafir sebenarnya sudah usang. Belajar agama secara mendalam akan membuat seseorang selamat dari term eksploitatif tersebut. Kafir secara teologis sendiri tidak perlu menjadi perdebatan, dan tidak boleh jadi alasan perpecahan. Media sosial siap memecah-belah, sementara kita masih terus berdebat dengan istilah kafir yang sangat politis. Kaum islamis dan politikus, sejatinya, tengah bermain narasi politik belaka. Lalu, apakah media sosial hanya perantara belaka?
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
