Dengarkan artikel ini
Mengejutkan sekaligus khawatir. Bagaimana tidak. Beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar paham radikal (isme). Padahal, PTN, dalam konteks SDM dan lainnya, merupakan “jantung” dari proses regenerasi bagi eksistensi bangsa ini ke depan. Di kampus-kampus lah masa kini dan masa depan bangsa Indonesia digantungkan. Hal ini tak berlebihan melainkan fakta yang berbicara demikian.
Hampir seluruh pemegang roda kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini adalah saat ini dan dulunya adalah para civitas academica unggulan yang berasal dari berbagai macam kampus. Singkatnya, ruang publik dan jabatan strategis, mereka lah yang mengisi. Bila PTN yang memiliki peran amat vital bagi negeri ini terjangkiti paham radikalisme, maka tinggal menunggu kehancuran republik ini. Tentu kita semua tidak menginginkan kehancuran itu terjadi.
Pertanyaan yang mungkin terlintas dibenak para pembaca adalah, perguruan tinggi mana saja yang terpapar radikalisme dan bagaimana bisa PTN tersebut terjangkiti radikalisme dan dari mana virus radikalisme itu menyerang PTN di Indonesia? Mungkin masih banyak pertanyaan lagi terkait tema ini. Namun, beberapa pertanyaan yang telah disebutkan pada awal paragraf ini sudah sedikit banyak membantu rasa ingin tahu pembaca. Untuk itu, dalam uraian ini, akan berusaha mencarikan jawaban atas pertanyaan tadi.
Beberapa waktu lalu, LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta (LPPM UNUSIA) melakukan penelitian lebih lanjut tentang radikalisme di PTN sepanjang pulau Jawa. Pilihan sepanjang pulau Jawa ini didasarkan pada informasi dari hasil temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menyatakan bahwa ada 7 PTN telah disusupi paham radikal, bahkan, hampir semua PTN, dari Jakarta hingga Jawa Timur, terkena paham radikal dengan tingkat keterpaparan bervariasi. Senada dengan BNPT, bahkan lebih jauh lagi, Badan Intelejen Negara (BIN), selain membenarkan temuan BNPT, juga menambahkan bahwa 39 persen mahasiswa PTN di 15 Provinsi tertarik pada paham radikal.
Dalam uraian ini, kita akan fokus pada hasil penelitian yang dilakukan oleh LPPM UNUSIA. Sebagaimana yang sudah disinggung pada paragraf sebelumnya, bahwa LPPM UNUSIA fokus meneliti PTN yang berada di pulau Jawa (Jateng dan Yogyakarta) dengan sebaran sebagai berikut: UGM dan UNY mewakili PTN yang berada di Yogyakarta. Sementara UNDIP, UNNES, UNS, IAIN Surakarta, UNSOED, dan IAIN Purwokerto, mewakli PTN yang berada di Jawa Tengah. Jadi, total yang diteliti LPPM UNISIA total 8 PTN.
Beberapa temuan dari penelitian LPPM UNUSIA ini, dapat membantu beberapa jawaban atas pertanyaan pada paragraf sebelumnya. Pertama, PTUN umum merupakan arena yang paling mudah disusupi paham radikal ketimbang PTN berbasis agama Islam. Hal ini disebabkan karena PTN berbasis agama Islam lebih sulit dimasuki kelompok radikal mengingat memiliki imun dari paparan radikalisme.
Kedua, gerakan Islam eksklusif yang berpotensi pada redikalisme dan aksi terorisme mempunyai kiblat atau berkiblat pada gerakan Islam transnasional. Selanjutnya, gerakan-gerakan Islam transnasional yang tampak di PTN tak sekadar berkiblat ke luar negeri, namun juga cenderung menutup diri dari keagamaan Indonesia dan justru hendak menyeragamkan Indonesia. Inilah yang kemudian dikenal dengan gerakan Islam eksklusif, yang diantaranya adalah gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir dan Salafi. Gerakan Tarbiyah berkiblat ke Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan bermanifestasi antara lain dalam bentuk KAMMI. Sementara itu, HTI adalah organisasi internasional yang memperjuangkan tegaknya khilafah sebagai sistem dunia. Salafi adalah gerakan pemurnian Islam yang berkiblat ke Wahabisme Arab Saudi, dan bergerak secara kultural di masjid-masjid kampus.
Gerakan-gerakan Islam eksklusif transnasional yang merasa paling benar, paling baik, dan perlu mengambil alih tampuk kepemimpinan dunia, termasuk Indonesia agar bisa mewujudkan visi besarnya, dan suka “menyingkirkan” keragaman itu, sangat berpotensi membangun intoleransi, bahkan ekstrimisme.
Ketiga, bahwa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) menjadi fokus utama garapan tiga kelompok keislaman eksklusif di kampus. Jadi, LDK menjadi ladang yang strategis dalam proses reproduksi paham-paham tiga kelompok tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua LDK merupakan organisasi monolitik dan berideologi tunggal. Artinya, di dalam LDK ini ada semacam kontestasi dan konflik.
Lebih lanjut lagi, kelompok eksklusif transnasional ini memanfaatkan berbagai institusi dan tempat (seperti masjid) di kampus, sebagai cara untuk mengembangkan pandangan-pandangan dan praktik keagamaan mereka. Misalnya, sekali lagi, LDK dijadikan sebagai infrastruktur utama bersama BEM untuk melakukan indoktrinasi atau susupan paham masing-masing kelompok. Inilah hasil temuan LPPM UNISIA.
LPPM UNUSIA juga mengungkapkan bahwa, LDK dan BEM menjadi infrastruktur utama bagi organisasi seperti KAMMI dan Jamaah Tarbiyah. Jadi, salah satu keunggulan dua organisasi ini adalah, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengelola, bahkan “menguasai” dua lembaga tersebut. Tak ayal jika organisasi PMII, HMI dan IMM seolah tak ada gaungnya, jika tak ingin dikatakan tak berdaya dalam mengelola dan memanfaatkan dua lembaga urgen di kampus.
Penguasaan kampus oleh organisasi yang memiliki ideologi selainn atau yang bertentangan dengan Pancasila bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan Indonesia. Kampus adalah miniatur negara. Dalam pengertian tertentu, “Islamisasi Indonesia” di mulai dari “Islamisasi kampus”. Maka, sudah saatnya organisasi kampus seperti HMI, PMII, dan IMM menyadari akan peta organisasi kampus saat ini dan kemudian bangkit, berdiri, kembali merebut dan mendomisasi gerakan kampus agar tidak jatuh pada kelompok yang memiliki garis perjuangan dan ideologi yang tak sesuai dengan Indonesia.
