Harakatuna.com – Artikel berjudul “Kentalnya Aroma Politik Dinasti di Balik Putusan MA” yang ditulis simpatisan HTI, Nida Alkhair, di Muslimah News, cukup menarik. Nida menganggap pencabutan peraturan KPU tentang batas usia calon kepala daerah kental aroma politik, yakni politik dinasti, untuk memuluskan jalan Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, maju di Pilkada mendatang. Narasinya, Nida memprotes hal itu.
Nida pun memplesetkan MK sebagai Mahkamah Kakak dan MA sebagaia Mahkamah Adik. Dalam analisisnya, kata Nida, kebobrokan tersebut disebabkan nafsu rezim untuk melanggengkan kekuasaannya melalui praktik politik dinasti. “Strategi paling logis adalah melalui praktik politik dinasti, yaitu dengan menempatkan anak keturunan pada posisi yang diinginkan,” tegas Nida dalam artikelnya.
Namun semua itu, menurut Nida, terjadi karena keburukan sistem demokrasi itu sendiri. Berikut kutipan langsung pernyataan Nida,
“Ini tidak terlepas dari sistem yang mewadahi demokrasi, yaitu kapitalisme sehingga praktik politik didominasi oleh tujuan meraih keuntungan materi sebesar-besarnya. Untuk mewujudkan politik dinasti, politisi melakukan segala cara. Perilaku politik ala Machiavelli ini merupakan hal umum dalam demokrasi karena asas demokrasi, yaitu sekularisme yang nir-agama memang menghalalkan segala cara demi meraih tujuan.”
Setelah panjang lebar mengkritik demokrasi ali-alih mengkritik perilaku Jokowi, Nida mengambil kesimpulan mainstream ala simpatisan HTI, begini,
“Hal ini berbeda secara frontal dengan sistem pemerintahan Islam. Asas kekuasaan di dalam Islam adalah akidah Islam sehingga tujuan kekuasaan adalah ri’ayah syu’unil ummah (mengurusi urusan rakyat). Penguasa dalam pemerintahan Islam (Khilafah) menggunakan kekuasaan untuk kemaslahatan Islam dan kaum Muslim, bukan untuk kepentingan pribadi dan kroni. Sikap ini lahir dari keyakinan akidah dan menafakuri sabda Nabi yang mulia Saw.”
Mari telaah statement Nida tersebut. Pertama, ia mengkritik politik dinasti ala Jokowi. Kedua, ia menggeneralisasinya sebagai konsekuensi buruk sistem demokrasi. Ketiga, ia menuntut penegakan monarki yang ia sebut sebagai khilafah. Dengan melihat fakta sejarah bahwa contoh negara khilafah yang ia maksud adalah Turki Utsmani, dan Utsmani menerapkan sistem monarki, maka statement Nida tersebut naif dan ironis.
Bagaimana tidak, Nida ibarat menyuruh umat Islam keluar dari lubang biawak dan masuk ke lubang buaya. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru semakin memperburuk keadaan. “Dinasti” dan “monarki” itu secara konsep sama, sekalipun ada beberapa perbedaan yang tidak berarti. Dalam dinasti dan monarki, kepala pemerintahannya tunggal dan terpusat, dan suksesinya dilakukan atas dasar garis keturunan. Statement Nida sangat naif.
HTI di Berbagai Negara
Meski begitu, jika melihat latar belakang Nida yang simpatisan HTI, ironi semacam itu dapat dimaklumi. Sebab, tugas HTI memang konsisten untuk menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan, dengan tujuan HTI lebih mudah melakukan propaganda khilafahnya. Dengan kata lain, kenaifan HTI merupakan sesuatu yang by design, semata untuk mengelabui umat Islam yang tidak paham sejarah.
Tidak hanya di Indonesia, HTI juga melakukan propaganda serupa di sejumlah negara. Inggris disinyalir sebagai tempat di mana induk HTI, Hizbut Tahrir, memiliki eksistensi signifikan. Meskipun HT tidak dilarang di Inggris, kegiatan mereka diawasi pemerintah dan organisasi keamanan. Menariknya, ada sebuah penemuan bahwa sebagian dari kepemimpinan mereka beroperasi dari Inggris. Selain Inggris, Lebanon juga demikian.
Hizbut Tahrir memiliki eksistensi yang kuat di Lebanon, juga memiliki basis operasi di sana. Namun, hal tersebut lebih terkait dengan kegiatan operasional lokal daripada pusat kepemimpinan global. Berbeda dengan beberapa negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Tajikistan, yang telah menjadi pusat aktivitas HT, di mana mereka beroperasi secara rahasia dan berusaha menghindari penindakan hukum. Ini sama dengan di Indonesia.
Di negara ini, HTI sangat agresif dalam menyebarkan propaganda anti-Pancasila, anti-kebhinekaan, anti-NKRI, dan anti-UUD 1945. Hujah yang mereka gunakan adalah bahwa secara politik, keagamaan, dan ekonomi, Indonesia sangat buruk dan bertentangan dengan ajaran Islam. HTI menyebutkan, sebagaimana juga Nida katakan dalam artikelnya, bahwa negara ini dikuasai oleh kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme.
HTI memang propagandis. Tetapi apa yang Nida uraikan dalam artikelnya memperjelas kebodohan dan kenaifan mereka. Menganjurkan penegakan monarki di negara ini jelas tidak akan menyelesaikan masalah politik dinasti yang mereka kritik. Sekalipun apa yang Jokowi lakukan tidak dibenarkan, monarki juga memiliki konsekuensi yang lebih buruk. Jika negara ini mengganti demokrasi jadi monarki, maka NKRI jelas di ambang kehancuran.
HTI Ancaman Besar NKRI
HTI eksis dan beroperasi di Indonesia dengan tujuan yang jelas: menggantikan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dengan kekhalifahan yang dianggap menerapkan hukum syariat untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangan HTI, konsep nation-state adalah penyimpangan yang tidak dibenarkan Islam. Berbagai doktrin HTI pun mengancam beberapa hal di NKRI, yang mesti segera ditindak secara tegas.
Misalnya, HTI merongrong Pancasila dan berusaha menggantinya dengan sistem palsu yang dianggap syar’i—sebagai satu-satunya sumber hukum. Tentu, hal itu tidak hanya mengancam ideologi Pancasila, tapi persatuan dan kesatuan bangsa. Jika dibiarkan, HTI akan langsung memecah-belah masyarakat, membentuk polarisasi berdasarkan keyakinan agama yang sempit-eksklusif, juga merobohkan Pancasila.
Selain mengancam Pancasila dan menyebabkan instabilitas sosial, HTI dengan segala propagandanya juga berupaya mencuci-otak para generasi muda—terutama anak muda. HTI menanamkan pandangan destruktif tentang konsep kebangsaan, sehingga generasi masa depan NKRI tidak lagi mau konsep Indonesia sebagai nation-state, melainkan sebagai bagian dari kekhalifahan global yang monarkis. Itulah ironi HTI dan narasi khilafahnya.
Karena itu, mencegah HTI dari menghancurkan NKRI perlu komitmen dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat Pancasila dan kohesi sosial. Indonesia wajib tetap waspada dan bersatu untuk menghadapi ancaman tersebut, dan memastikan bahwa persatuan dan kebhinekaan tetap menjadi pemenangnya. NKRI dengan tegas menolak politik dinasti, juga sangat tegas menolak sistem monarki. NKRI akan selalu jadi negara demokrasi.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
