Dengarkan artikel ini
Sebagai salah satu elemen umat Islam yang ideologi dan pemikirannya banyak tersebar di berbagai negara, bahkan sampai ke negara-negara barat. Ikhwanul Muslimun sebelum dan sesudah Arab Spring mendapat banyak sorotan. Organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna ini merupakan sebenarnya adalah gerakan politik untuk mendirikan kembali Khilafah Islamiyah pasca tumbangnya Turki Utsmani. Namun cover yang digunakan adalah gerakan yang beraktifitas dakwah dan tarekat sufi sebagaimana pengakuan salah satu mantan anggota biro politik Ikhwanul Muslimun 2017 yaitu Ahmad Ban.
Kegagalan Hasan al-Banna memasuki parlemen pada pemilu Mesir 1938 M, membuat Ikhwanul Muslimun berganti menjadi gerakan perlawanan atas penjajah kolonialisme Inggris dan Anti Zionis. Dengan melakukan pelatihan bersenjata bagi para kadernya dengan menggunakan cover kegiatan kepanduan. Dari sinilah muncul organisasi khusus dalam tubuh Ikhwanul Muslimun yang bertujuan untuk melenyapkan musuh Islam, namun yang terjadi adalah digunakan untuk melenyapkan para tokoh dan pejabat pemerintah yang menjadi musuh mereka seperti Mahmud Fahmu an-Naqrasy yang merupakan Perdana Menteri yang berhaluan sosialis.
Pasca revolusi Mesir tahun 1952 M, Ikhwanul Muslimun terlibat terhadap tragedi rencana pembunuhan terhadap Gamal Abdul Nasser. Di mana sebelum kejadian tersebut, antara Ikhwanul Muslimun dan Gamal Abdul Nasser berada pada satu haluan namun akhirnya pecah kongsi dengannya. Tragedi terhadap upaya pembunuhan Gamal Abdul Nasser tersebut terjadi pada tahun 1954 M, saat Gamal Abdul Nasser sedang berpidato di bundaran Mansyiyah Alexandria. Akibat tragedi tersebut, seluruh kader Ikhwan Muslimun dipenjara termasuk Sayyid Qutb yang sebelumnya kecewa dengan Gamal Abdul Nasser karena tidak mendapat jatah menteri pendidikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Jum’ah dalam karyanya Hikayah al-Irhab.
Selain tragedi pembunuhan terhadap Gamal Abdul Nasser, Ikhwanul Muslimun juga terlibat dalam upaya menggulingkan Gamal Abdul Nasser dari pucuk kepemimpinan. Hal ini dilakukan oleh salah satu kader dari organisasi khusus Ikhwanul Muslimun yang katanya dibentuk untuk melenyapkan musuh umat Islam. Kader yang terlibat dalam upaya penggulingan Gamal Abdul Nasser bernama Abdul Fattah Ismail, yang merupakan pengusaha kapas. Dari usahanya tersebut, Abdul Fattah menggunakannya untuk menghidupkan kembali organisasi khusus Ikhwanul Muslimun. Mulai dari mendanai pembelian bahan peledak, dan mendatangkan berbagai persenjataan dari negara teluk.
Dan setelah itu Al Ikhwan Al Muslimun kembali ikut dalam kontestasi politik pada tahun 2004, dan memenangkan 80 kursi di Parlemen. Dan untuk memperbaiki citra Ikhwanul Muslimun dengan berbagai kasus sejak awal berdirinya. Para kader Ikhwanul Muslimun seperti Abdul Mun’im Abu al-Futuh, Muhammad Salim al-Awwa, Muhammad Habib yang pernah menjadi mantan wakil Mursyid Am I atau orang kedua di dalam struktur Al Ikhwan Al Muslimun yang disingkirkan pada tahun 2006 mengadakan berbagai kegiatan berupa diskusi dan forum budaya yang berhubungan dengan kondisi sosial-politik.
Untuk menggalang kekuatan-kekuatan politik sipil lainnya, Ikhwanul Muslimun juga menggunakan narasi-narasi demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi perempuan dan Umat Kristiani serta jargon anti-korupsi. Jargon dan narasi tersebut kemudian menjadi modal penting Ikhwanul Muslimun dalam memenangkan Pemihan Legislatif 2011 dan Pemilihan Presiden 2012 yang mengusung Muhammad Mursi yang merupakan ketua Fredom and Justice Party (FJP).
Pada Juni 2011, FJP menggalang dukungan dari elemen-elemen liberal dan sosialis untuk membentuk Aliansi Demokrasi yang terdiri dari sebelas partai di antaranya FJP, Partai An-Nur yang beraliran Salafi dan merupakan kepanjangan dari kepentingan Arab Saudi di Mesir, Partai Amal Al Islami, Partai Karamah yang beraliran Nasseris (ideologi sosialis dan Pan-arabisme yang digagas oleh Gamal Abdul Nasser dan Partai Wafd dengan tujuan untuk menghalangi kroni rezim Presiden Husni Mubarak yang ingin kembali menguasai panggung politik. Pada perjalanannya, yaitu pada Oktober 2011 Partai Wafd keluar dari Aliansi Demokrasi karena FJP dianggap melanggar kesepakatan terkait jatah caleg yang akan diajukan.
Kemenangan FJP dalam Pemilihan Legislatif 2011, mendorong Ikhwanul Muslimun untuk mengajukan calon presiden. Dalam hal ini, Ikhwanul Muslimun mengajukan calon utama yaitu Muhammad Khairat Asy Syathir dan ketua FJP Muhammad Mursi sebagai cadangan. Namun calon utama Ikhwanul Muslimun didiskualifikasi oleh KPU Mesir karena terlibat dalam sebuah kasus. Dan membuat Muhammad Mursi maju ke dalam Pemilihan Presiden.
Setelah pemungutan suara putaran pertama yang berlangsung pada 23-24 Mei 2012 dimenangkan oleh Muhammad Mursi dari lawannya yaitu Ahmad Syafiq. Yang merupakan pensiunan perwira tinggi Angkatan Udara, dan sempat diangkat menjadi Perdana Menteri saat Revolusi 25 Januari 2011 meledak, tetapi gagal membentuk kabinet.
Menjelang putaran kedua yang digelar pada 16-17 Juni 2012, FJP kembali merapatkan barisan dengan elemen-elemen liberal-nasionalis termasuk di antaranya Partai Wafd dan Partai An-Nur dengan narasi politiknya tidak memberikan peluang kembalinya sisa rezim Presiden Husni Mubarak yang direpresentasikan oleh Ahmad Syafiq. Konsolidasi politik ini memberikan masukan suara yang cukup signifikan dari elemen-elemen libral-nasionalis, dan masyarakat umum yang tidak menginginkan rezim Presiden Husni Mubarak kembali berkuasa. Oleh karena itu, Ikhwanul Muslimun melalui calonnya yaitu Muhammad Mursi memenangkap Pilpres dengan presentase 51,73 % suara sah mengalahkan Ahmad Syafiq.
Sedangkan di basis Kaum Islamis (Salafi, Al Jama’ah Al Islamiyah dan Jihadis), Ikhwanul Muslimun menggunakan narasi dengan jargon bahwa Muhammad Mursi adalah calon khalifah Umat Islam yang beraliran Sunni, sehingga harus didukung. Mendukung dan memilihnya adalah bagian dari upaya untuk menegakkan Syari’at Islam, serta menjadi jalan untuk mendirikan Negara Islam dan langkah pertama menegakkan kembali Khilafah Islamiyah di muka bumi. Narasi bahwa Presiden Muhammad Mursi adalah Khalifah Islam yang harus dilindungi, kembali digunakan untuk menjaga kekuasaan rezim Ikhwanul Muslimun yang diperoleh dari cara yang demokratis, sehingga sulit untuk dikritik sebagaimana dikatakan oleh Mush’ab Muqoddas dalam tulisannya Dinamika Politisasi Agama di Timur Tengah.
Balutan dakwah dan jualan agama dalam dunia politik memang bisa menarik banyak suara untuk memenangkan sebuah pertarungan. Namun, yang perlu dilihat dalam politik adalah tidak ada yang namanya lawan dan kawan yang abadi dalam dunia politik. Semua tergantung kepentingan dan musuh dalam pertarungan politik yang dihadapi. Di Mesir, Ikhwanul Muslimun pernah berkoalisi dengan kelompok-kelompok Salafi-Wahabi, bahkan liberal dan sosialis. Padahal di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimun pernah dihajar habis oleh pemerintah yang bermazhab Wahabi itu. Dan pada dasarnya, Ikhwanul Muslimunjuga kontra dengan kelompok liberal dan sosialis.
Nur Hasan, Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
