Dengarkan artikel ini
Rumor tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendukung pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi (02) mengencang menjelang hari H pencoblosan. Bendera HTI acara kampanye pasangan 02 memperkuat isu tersebut. HTI sendiri belum mengeluarkan statemen tidak mendukung 02. Kritikan-kritikan halus pun tidak. Lain halnya terhadap pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin (01), HTI melalui “lone wolf” mereka di media sosial terang-terangan menolak pasangan 01.
“Lone wolf” HTI yang gencar mendeskriditkan pasangan 01 seperti Nasruddin Joha (nama samaran anggota HT), DR. Ahmad Sastra (Forum Doktor Indonesia), Irkham Fahmi Al-Anjani dan Chandra Purna Irawan (LBH Pelita Umat). Pengurus teras HTI seperti M. Ismail Yusanto, Hafidz Abdurrahman, Rokhmat S Labib, Yasin Muthahhar, dll lebih banyak berkomentar normatif. Mereka menghindari menghantam langsung pasangan 01 demi menjaga keselamatan diri mereka dan HTI secara keseluruhan.
Bukan seperti ‘lone wolf” ISIS yang menggunakan pisau, senapan dan bom, “lone wolf” HTI menjadikan narasi sebagai misiu dan media sosial sebagai senjata. Narasi, redaksi dan diksi mereka berbeda sesuai segmentasi sasaran pembaca. Yang paling brutal dan kasar adalah tulisan Nasruddin Joha. Sebab itu dia tidak berani mencatumkan nama aslinya. Kalau DR. Ahmad Sastra narasinya bergaya akademis-filosofis karena dia sendiri dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kadang di artikelnya diembel-embel sebagai koordinator Forum Doktor Indonesia. Forum ini berisi aktivis HTI yang bergelar doktor. Adapun Irkham Fahmi Al-Anjani “lone wolf” HTI yang menggarap kalangan santri dan kiai pesantren. Narasi yang dibuatnya berbau “turats”. Dia juga bernampilan layaknya santri dan kiai NU. Sedangkan Chandra Purna Irawan, S.H. M.H mengembangkan narasi dengan perspektif hukum.
01 atau 02 yang menang sesungguhnya tidak begitu relevan bagi HTI. HTI sampai hari ini masih meyakini demokrasi merupakan sistem kufur, haram mengambilnya dan menyebarluaskannya. HTI belum mengubah pendapat mereka bahwa pemilu dalam sistem demokrasi hukumnya haram. Praktis HTI tidak terlibat seujung rambut pun dalam pemilu dan pilres 17 April yang akan datang. HTI golput? Ya, mereka golput takfiri yaitu golput karena memandang demokrasi sistem kufur.
Hanya saja dengan pertimbangan kemashlahatan politik mereka, HTI sepakat diam. Mereka tidak akan menyuarakan dengan lantang bahwa mereka golput. Selain akan terkena pidana, mempublikasi sikap golput ke publik dapat memicu resistensi umat terhadap HTI. Menyatakan golput terang-terangan membuat HTI menjadi musuh bersama semua partai. Hal seperti ini sangat dihindari karena modal utama perjuangan HTI menegakkan khilafah mereka adalah adanya dukungan umat.
01 atau 02 yang menang tidak penting bagi HTI karena negaranya masih NKRI. NKRI bukan negara yang HTI inginkan. NKRI bukan negara mereka. Negara HTI adalah khilafah versi mereka, justru NKRI menjadi penghalang bagi tegaknya khilafah mereka di Nusantara. Bagi HTI tegaknya khilafah mereka harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. HTI juga telah menetapkan Amir mereka sebagai calon khalifah.
Di rubrik Tanya Jawab majalah HTI “al-Wa’ie” edisi Juni 2012, ditanyakan: Jika Khilafah Tegak, Siapa Khalifahnya? Kalau nanti Khilafah berdiri, siapa yang akan menjadi khalifah kaum Muslim? Andai saja Amir atau anggota Hizbut Tahrir menjadi khalifah, bagaimana relasi keduanya sehingga dia tetap independen?
Jawab:
Jika Khilafah berdiri dengan izin dan pertolongan Allah, insya Allah yang diangkat menjadi khalifah adalah orang terbaik, setelah memenuhi syarat in’iqad: Muslim, balig, berakal, laki-laki, merdeka, adil dan mampu menjalankan seluruh kewajibannya sebagai Khalifah.1 Adapun syarat lain, seperti keturunan Quraisy, mujtahid dan pemberani, hanyalah syarat pelengkap (afdhaliyyah); bukan syarat sah dan tidaknya seseorang menjadi khalifah.
Hanya saja, siapakah yang paling layak di antara orang terbaik yang memenuhi kriteria tersebut? Tentu orang yang ikut berjuang menegakkan Khilafah, dan ketua partai politik, atau gerakan revolusioner yang berhasil mendapatkan mandat kekuasaan (istilam al-hukm) dari umat.
Sejarah juga membuktikan hal yang sama. Revolusi Bolshevik dan Revolusi Iran adalah contoh nyata yang mengantarkan kedua pemimpin revolusioner ke tampuk kekuasaan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada Hizbut Tahrir. Jika kelak Allah SWT memberikan pertolongan, umat pun akan menyerahkan mandat kekuasaan (istilam al-hukm) kepada Hizbut Tahrir dan pemimpin Hizb. Itu hal yang normal. Justru yang tidak normal, jika umat menyerahkan kekuasaannya kepada orang atau pemimpin partai, jamaah atau kelompok yang tidak berjuang menegakkan Khilafah. Sebab, jika ini terjadi maka ini akan menjadi musibah bagi Islam dan kaum Muslim, sebagaimana yang kini sedang berlangsung di Mesir, Tunisia dan Libya, misalnya._ (Al-Wa’ie, Juni 2012)
Jadi sebenarnya HTI tidak mendukung 01 dan 02. Tetapi mengapa sikap HTI berbeda terhadap kedua pasangan capres ini? Kepada 01, HTI menyerang habisan-habisan sedangkan ke 02, HTI diam seribu bahasa. HTI partai politik pasti punya kalkulasi politik terkait 01 dan 02. HTI menyerang 01 secara membabi buta karena pemerintahan Jokowi melalui telah mencabut Badan Hukum Perkumpulan mereka. Pencabutan ini tidak disangka-sangka. 10 tahun di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, HTI bergerak bebas, mereka memanfaatkan status legal formal semaksimal mungkin.
Dengan pencabutan BHP ini, secara politik HTI terpukul mundur ke belakang. Keadaan mereka sekarang seperti keadaan mereka 30 tahun yang lalu. Bahkan lebih parah. Harapan HTI untuk pulih sudah tertutup rapat dengan ditolaknya kasasi mereka oleh Mahkamah Agung (MA). Jika 01 berhasil memimpin Indonesia tahun ke depan, HTI harus gigit jari menunggu lebih lama lagi untuk bisa tampil di ruang publik dengan leluasa.
Meskipun pasangan 02 di mata HTI jika nanti menjadi Presiden adalah “thaghut” akan tetapi HTI menahan diri dari mengkritiknya apalagi menyerang seperti yang mereka lakukan terhadap pasangan 01 karena HTI masih berharap mendapat pembelaan, pertolongan dan perlindungan dari tokoh-tokoh dan partai pendukung 02. Tokoh-tokoh dan partai pendukung 02 yang dulu pernah membela HTI ketika proses pencabutan BHP mereka berjalan. Mereka masih mau mendengar suara HTI. HTI tidak mau membuat masalah dengan tokoh-tokoh dan partai pendukung 02.
Setidaknya dengan 02 menjadi presiden, HTI mendapat ruang lebih luas untuk bergerak walaupun menggunakan nama-nama mantel. Syukur-syukur tokoh-tokoh dan partai pendukung 02 memberi jalan bagi HTI untuk melakukan thalabun nushrah kepada pasangan 02. Bagi HTI, thalabun nushrah merupakan metode baku untuk mendirikan khilafah. Tujuan HTI melakukan thalabun nushrah untuk mendapat perlindungan dan untuk mendapatkan kekuasaan. Idealnya bagi HTI, pasangan 02 jika terpilih nanti kiranya berkenan menyerahkan kekuasaan kepada mereka yang kekuasaan itu selanjutkan diserahkan kepada Amir Hizbut Tahrir kemudian Amir Hizbut Tahrir dibai’at oleh rakyat Indonesia menjadi khalifah. Dengan demikian khilafah HTI berdiri di Indonesia dan Amir Hizbut Tahrir ngantor di istana Merdeka Jakarta.
Ayik Heriansyah, Mantan Ketua DPD HTI Bangka Belitung
