Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Din Syamsuddin mengingatkan kepada pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penyebutan istilah khilafah dalam kampanye Pilpres 2019, karena menurutnya merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif.
Din dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu dini hari (30/2/2019), menyebutkan bahwa imbauan itu sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada 28 Maret 2019 kemarin.
Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al Quran adalah ajaran Islam yang mulia.
Keterangan tertulis tersebut tersebar di media sosial, salah satunya disebarkan oleh politisi Muhammadiyah ‘Mustofa rasa lemon’.
Menanggapi kengawuran tersebut, Rais PCINU Australia Gus Nadirsyah Hosen mengoreksi di akun twitternya ” Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini keliru krn tidak bisa membedakan antara sistem khilafah dg khalifah. Point kedua amat fatal kelirunya: tidak ada satupun ayat Qur’an yg menggunakan istilah Khilafah. Yg ada itu soal Khalifah. MUI gagal paham bedakan keduanya. Parah!”
Miris memang, sekelas Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tidak bisa membedakan antara Khilafah dan Khalifah, tak jauh beda dengan Haikal Hassan yang tidak bisa membedakan antara Kafir dan Kuffar.
