Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru belum menerima laporan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan yang terpapar radikalisme, akan tetapi Herman Deru tidak segan memecat ASN yang terpapar radikalisme.
“Saya belum menerima laporan adanya ASN di Pemprov Sumsel yang terpapar radikal. Jika ada, saya akan langsung memecatnya,” kata Herman Deru, Selasa 5 November 2019.
Pihaknya mengimbau ASN untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa menganggu para penganut agama lain. Sehingga bisa menjadi contoh bagi semua lapisan masyarakat. Isu ASN yang digelorakan oleh Gubernur Sumatera ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari gerakan kabinet Jokowi yang berkomitment berantas radikalisme.
Herman Deru juga menegaskan bahwa salah satu media yang sering digunakan untuk menyebarkan paham radikal adalah media sosial. Tak terkecuali juga adalah ASN sebagai bagian dari pengguna media sosial itu sendiri. “ASN harus setia kepada Pancasila dan juga harus bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos) serta mengajak masyarakat untuk menjauhi paham radikalisme,” tegasnya.
Menangapi pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang melarang pengguna cadar dan celana cingkrang untuk masuk ke instansi pemerintah, Herman Deru irit berkomentar. Dia menilai pemakain cadar dan celana cingkrang masuk ke urusan pribadi seseorang.
“Saya tidak mau masuk ke dalam ranah itu, terlalu dalam, karena masih banyak tugas lain yang harus kita perhatikan,” pungkasnya. Naun demikian Herman Deru punya indikator khusus tersendiri dalam mendeteksi radikalisme.
Diketahui, belakangan ini Mentri Agama (Menag) Fachrul Razi gencar menghimbau agar Aparatur Sipil Negara tidak mengenakan Cadar ataupun menggunakan celana Cingkrang, hal ini di canangkanya guna menghindari paham radikalisme yang saat ini tengah dikhawtirkan pemerintah pusat.
