Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan cukup serius. Pernyataan Mahfud tentang WNI radikal yang sampai menembus angka 660 menjadi perhartian khsus bagi Dewan Perwakila Rakyat (DPR) RI.
Terkait perkataan Menkopolhukan, DPR RI, Puan berharapa WNI radikal segera diatasi oleh negara. Pada kasus ini, Puan menunjuk Intelijen untuk memitigasi WNI yang terindikasi atau bahkan sudah terpapar radikalisme. Baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga, tindakan-tindakan terkait bisa segra dilakukan.
“Kita (DPR) berharap mitigasi terkait dengan orang-orang Indonesia yang kemudian terindikasi atau terpapar paham radikalisme di dalam atau di luar negeri itu bisa dimitigasi dengan intelijen,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Karena itu, Ketua DPP PDIP ini berharap pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait mampu melakukan pemantauan yang lebih jeli terhadap warga negara yang terindikasi radikal. “Jadi kami berharap ya pemerintah dengan instansi terkaitnya tentu saja bisa memantau itu lebih jeli daripada sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, setidaknya ada 660 warga Indonesia teridentifikasi sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang tersebar di beberapa negara. “Jadi begini ada sekitar 660 FTF ya, terduga teroris pelintas batas yang ada di berbagai negara. WNI jumlahnya kira-kira 660 begitu ya,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
Menurut Mahfud, ratusan WNI yang teridentifikasi terorisme lintas batas itu meminta kembali ke Tanah Air dan ada juga beberapa negara meminta pemerintah Indonesia untuk menjemput mereka.
