Harakatuna.com. Jakarta – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong pejabat untuk belajar lagi cinta negara. Mereka butuh pembinaan kepegawaian di kementerian atau lembaga. Pemerintah perlu menanamkan kembali pembinaan cinta negara.
Pemerintah juga perlu pengulangan materi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI kepada para pegawainya. Hal ini mendesak seiring maraknya laporan rentannya aparatur sipil negara (ASN) terpapar radikalisme.
“Langkah ini (pembinaan) harus intens kita lakukan. Sehingga dengan dasar cinta negara yang kuat, ASN dan pegawai terus bisa mengoreksi diri. para pengawai di kementerian atau lembaga tidak akan mudah tergoda paham radikal. Mereka tidak akan bergabung dengan kelompok teroris,” ujar Azis Syamsuddin di laman resmi DPR pada 20 April 2021.
Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melaporkan lemahnya cinta negera para ASN. Mereka rata-rata memecat 30-40 ASN yang dinilai terpapar radikalisme.
Sanksi lain juga diterapkan seperti penurunan jabatan atau pangkat.
“Kami mendorong Kementerian PAN-RB dan BNPT untuk bersinergi dalam memetakan keterpaparan ASN terhadap paham radikalisme,” sebut Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin mengatakan, penyebaran ajaran radikalisme tidak pernah pandang bulu. Oleh karenanya, politisi Partai Golkar itu menganjurkan pada Kementerian PAN-RB untuk mengevaluasi strategi penanganan terorisme.
“Lakukan kembali koordinasi dengan BNPT serta Densus 88 untuk melakukan strategi penanganan terhadap teroris dan ekstremis,” sebutnya.
Kepolisian Republik Indonesia, di sisi lain, juga sedang gencar memburu orang-orang yang diduga terlibat jaringan terorisme di berbagai daerah.
Pada bulan Maret 2021, dua aksi serangan teror terjadi di Indonesia.
Pertama adalah ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, kedua serangan ke Mabes Polri pada 31 Maret 2021.