Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Semenjak Covid-19 menyerang pada tahun 2019 silam, Indonesia mau tidak mau meniadakan pemberangkatan haji ke tanah suci. Keputusan terbaru itu pula juga diambil pada tahun ini, 2021 dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada dan kemungkinan buruk yang terjadi. Setelah keputusan peniadaan pemberangkatan haji tahun ini diumumkan, berbagai informasi muncul dari beberapa media.
“Kami pemerintah melalui Kementerian Agama, menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” kata Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qaumas ketika jumpa pers di kantor Kemenag RI pada 3/06/2021 kemarin.
Kecewa. Benar sekali! Kata ini bisa menjadi gambaran para masyarakat yang sudah menunggu untuk melakukan ibadah haji. Apalagi sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak, bisa dikatakan jumlah ini berbanding lurus dengan populasi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke-5.
Dilansir melalui CNN, Indonesia termasuk salah satu negara yang diberi kuota haji terbanyak. Pada tahun 2019, Indonesia mendapat tambahan jatah kuota haji sebanyak 10 ribu dari Kerajaan Arab Saudi. Dari total 231 ribu, sebanyak 212.520 merupakan kuota untuk jamaah haji reguler dan 18.480 orang haji khusus.
Setiap tahun, bisa bisa kita prediksi akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sehingga mau tidak mau, dengan kuota tersebut tentu bisa dilihat dari antrian panjang para pendaftar haji yang rela menunggu bertahun-tahun untuk bisa pergi ke Mekkah. Namun, lagi-lagi keputusan meniadakan pemberangkatan haji tahun ini demi kebaikan bersama. Pandemi menjadi pertimbangan yang serius, seiring dengan meningkatnya kasus covid-19 di berbagai daerah.
Di balik keputusan mulai dari informasi Arab Saudi yang ternyata belum memberikan keputusan terkait peberangkatan haji tahun ini, pengalihan dana haji yang katanya untuk pembangunan infrastruktur, hingga cuitan-cuitan provokasi yang tidak elok dilihat dan dibaca dalam kondisi kekecewaan yang demikian.
Cuitan Haikal Hassan yang Menuai Polemik
Di balik keputusan pembatalan haji tahun ini, banyak sekali berseliweran hoaks dan berita bohong yang mengiringinya, termasuk cuitan yang kontroversial dari Haikal Hassan penuh kebencian terhadap pemerintah.
“Baru pertamakali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya TIDAK bisa pergi haji. Apakah faktor karena terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman thd HRS? apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah MURNI alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja” tulis Haikal Hassan pada 4 Juni 2021 melalui akun twitternya @haikal_hassan.
Tulisan ini sangat sensitif, hendaknya tidak perlu ditulis bahkan penulisnyapun secara sadar menulis cuitan tersebut sesaat setelah keputusan peniadaan pemberangkatan haji. Haikal Hassan merupakan salah satu pendakwah ulung yang berani mengkritik, bahkan menjadi bagian dari suksesnya penangkapan Ahok atas tuduhan penistaan agama, ia juga menjadi bagian dari aksi 212.
Mungkin melalui tulisan tersebut, kita bisa tanyakan, “adakah hubungan peniadaan pemberangkatan haji dengan kezaliman HRS?”. garis tebal atas kalimat tersebut memang perlu klarifikasi yang amat jelas dari penulis. Namun, rasanya tidak perlu. Haikal Hassan adalah bagian dari laskar HRS itu sendiri. Namanya bisa dilihat diberbagai media sebagai pendakwah yang berani speak-up, tapi bukan berarti kebal hukum.
Cuitan ini sudah dihapus oleh pemilik akun, Haikal Hassan sudah meminta maaf. Namun, jejak digital tetap ada, tulisan tersebut sudah dibagikan oleh banyak akun. Tagar #tangkaphaikalhassan menggema di twitter bahkan menjadi trending.
Provokator Harus Diadili
Cuitan Haikal Hassan adalah bentuk provokasi. Relasi sebab akibat dalam unsur kebahasaan yang digunakan tidak lain sangat ngawur. Tapi kita mungkin bisa memaklumi, sebab ia adalah pendakwah sekaligus provokator ulung yang sudah siap dengan segala risiko atas kicauan yang ditulis di akun Twitter-nya.
Tidak ada ruang untuk provokator ulung yang suaranya hanya bikin rusuh negeri, para netizen Indonesia yang tidak semua cakap digital. Apalagi platform sosial media Twitter menjadi media apik bagi para pendakwah jenis Haikal Hassan yang cepat tenar, trending dan namanya naik daun. Namun, provokator tetaplah pembuat onar, tidak ada yang kebal hukum dalam sebuah negara hukum. Ia perlu diadili, agar tidak keseringan membuat masalah. Wallahu a’lam
