Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Kultur keberagaman di Indonesia sejatinya sudah dibangun dengan membangun suatu budaya dakwah nusantara. Di mana Indonesia sebetulnya hampir semua tokoh-tokoh agama menjaga kultur perdamaian. Saling toleransi dan menghormati, dengan budaya yang kita bangun dalam beragama kita bisa tetap menjaga persatuan kebangsaan dan kenegaraan yang ada ini.
Wakil Direktur Eksekutif International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH. Khariri Makmun, Lc, MA, mengatakan bahwa memang belakangan ini muncul kelompok-kelompok yang mereka agak eksklusif yang sebenarnya wajar saja. Menurutnya, dimana saja, di negara mana saja, akan muncul kelompok-kelompok yang punya sifat eksklusif, cara berfikir yang berbeda dengan yang lain.
”Biasanya gerakan-gerakan semacam ini muncul karena faktor-faktor di luar agama itu sendiri. Dipicu hal-hal diluar perspektif persoalan agama, bisa jadi karena persoalan politik. Kalau saya lihat seperti itu,” ujar KH. Khariri Makmun Lc, MA, di Jakarta, dalam rilis tertulisnya, Jumat (18/12/2020).
Tapi menurut pria yang pernah menjadi Rais Syuriah nahdlatul Ulama (NU) di Jepang pada tahun 2004-2006 ini mengatakan bahwa, tentunya tidak boleh juga kalau eksklusifitas ini dibiarkan. Karena kalau nantinya semakin membesar, semakin liar, maka bisa menimbulkan instabilitas. Menurutnya, tentu masyarakat bangsa ini tidak ingin kalau Indonesia menjadi seperti negara-negara di Timur Tengah seperti Irak, Libya, Yaman ataupun Suriah.
”Itu mereka semuanya hancur karena sikap keagamaan yang eksklusif dan dibiarkan hingga tidak bisa dikendalikan oleh kelompok moderatnya sendiri. Oleh karena itu harus ada kekuatan-kekuatan moderat yang mampu meredam sikap-sikap eksklusif yang selama ini berkembang di Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut, pria yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Algebra International Boarding School, Bogor ini menjelaskan bahwa sebetulnya di dalam Al Qur’an sendiri ada ayat seperti ”wa`tasimu bihablillahi jami`an wala tafarraqu” yang artinya ”mari kita berpegang pada tali Allah, jangan kita berpecah belah”. Ayat ini seakan menegaskan keharusan dakwah yang damai seperti dakwah nusantara yang biasa kita kerjakan.
”Maka kalau kita sudah bersatu di dalam NKRI, ini sebetulnya kita sudah diikat oleh tali Allah dan dihubungkan sebenarnya. Maka jangan sampai persatuan ini dicederai, apalagi oleh ambisi-ambisi politik,” ucap peraih Doktoral dari Averup University, Rotterdam, Belanda itu.
Selain itu peraih gelar Master dari Universitas Ulum Islamiyah Wal Arabiyah Damaskus, Syria ini juga menyebut bahwa jika dikaitkan dalam ayat Al Qur’an yang lain. Dalam surat Al Baqarah, Nabi Ibrahim berdoa ”a-idz qaala ibrahimu rabbi ijal hdzaa albalada amina” yang artinya nabi Ibrahim memohon ”ya Allah jadikan negara ini balada amina, negara yang aman”.
”Maka yang dimaksud negara aman itu karena masing-masing bisa menjaga kesatuan dan persatuan, melindungi itu. Tapi kalau negara ini tidak aman, itu sudah pasti ada perpecahan disana. Jadi ada korelasi sebetulnya, para nabi itu semua ingin menjaga stabilitas, mereka ingin agar kondisi yang sudah baik ini jangan sampai dihancurkan,” jelas Khariri.
Khariri menyampaikan agar jangan sampai hal-hal yang terjadi saat ini memicu persoalan-persoalan baru. Karena menurutnya masalah Indonesia sudah demikian banyak dan menumpuk, jangan sampai ditambahi lagi dengan persoalan-persoalan yang tidak esensial. Mwnurutnya jalur dakwah nusantara perlu ditempuh.
”Makanya kalau hanya sekedar perbedan politik, perbedaan cara pandang kita memilih pemimpin, atau kita tidak suka dengan kekuatan politik tertentu, itu tentunya tidak harus dengan cara kita merusak perdamaian atau kita merusak persatuan,” tuturnya.
Oleh sebab itu dirinya menyampaikan bahwa seluruh masyarakat harus menjaga persatuan yang ada supaya masyarakatnya bisa tetap hidup damai di negeri ini. Menurutnya, pemerintah juga harus fokus menegakkan hukum. Karena ia melihat kelompok-kelompok eksklusif selama ini ada kelonggaran yang mungkin itu adalah niat pemerintah supaya mereka bisa mengevaluasi diri, muhasabah.
”Tapi kalau diberi waktu ternyata mereka masih tidak berubah maka hukum harus ditegakkan. Pemerintah perlu untuk bersikap tegas kalau memang itu diperlukan dan saya kira masyarakat juga akan mendukungnya. Jadi siapa yang salah itu ditindak tegas, selesai urusannya,” katanya memgakhiri.
