Harakatuna.com. Jakarta – Peningkatan ketegangan di sejumlah kawasan, seperti di Indo Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa ikut menimbulkan dampak ke Indonesia. Termasuk gerakan kelompok radikal dan terror yang sel-selnya juga ada di Indonesia, dan ternyata masih terus bergerak dan melakukan konsolidasi lewat perekrutan dan propaganda.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Rycko Amelda Dahniel dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis (27/6). Sel-sel yang dimaksudnya adalah sel Jamah Ansarud Daulah (JAD), Jamaah Islamiyah (JI), dan Negara Islam Indonesia (NII) yang berkiblat kepada ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) maupun Al Qaeda.
Rycko menyampaikan rasa syukurnya karena berkat penegakan hukum yang masif dan efektif oleh Densus 88 Polri – yang dibantu TNI – sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun ini tidak ada serangan teroris di Indonesia.
Dalam Indeks Terorisme Global (ITG), Indonesia menduduki posisi ke-24 pada 2022 dan menjadi ke-31 tahun 2023 ini. Sebelumnya pada 2020 Indonesia menempati peringkat ke-37, 2019 di posisi ke-34, 2017 dan 2018 posisi ke-42. Tapi Rycko mengingatkan untuk tidak lengah dan cepat puas.
“Hasil analisis kami di BNPT, apa yang terjadi saat ini adalah suatu fenomena yang muncul di atas permukaan dalam teori gunung es. Kiyta harus tetap waspada, kita tidak boleh pengah. ternyataan di bawah permukaan proses radikalisasi dan penguatan sel-sel teror ini masih terus berjalan,” katanya.
Ditambahkannya, ada tiga indikator yang menunjukkan sel-sel teror di Indonesia melakukan konsolidasi, yakni meski tidak ada serangan terorisme, tapi jumlah tersangka teroris yang ditangkap dan senjata api atau senjata tajam yang disita jauh lebih banyak. Ia juga menyampaikan indikasi semakin masifnya pengumpulan dana masyarakat dengan memanfaatkan berbagai momentum dan menggunakan beragam cara oleh sel-sel teror.
Indikator ketiga adalah meningkatnya proses radikalisasi. Berdasarkan hasil penelitian BNPT, lanjut Rycko, sejak tahun 2016 telah terjadi peningkatan radikalisasi di kalangan remaja, anak-anak, dan perempuan. Walau kenaikan hanya satu digit tapi jika dikalikan dengan jumlah generasi muda di Indonesia, maka angkanya sangat besar.
Menurutnya, yang menarik perempuan, remaja, dan anak-anak menjadi target tertinggi proses radikalisasi oleh sel-sel teror. Hal ini dikarenakan kelompok teroris memahami bahwa mereka tidak lagi dapat menggoyahkan Indonesia dengan serangan terbuka, seperti bom bunuh diri. Oleh karena itu para intelektual teroris – demikian sebutan Rycko – melakukan radikalisasi lewat anak-anak muda. “Bahan baku”-nya adalah menggembar-gemborkan isu intoleransi, mendikotomikan perbedaan dengan tajam, menebalkan rasa bahwa kelompok mereka yang paling benar, dan menganggap mereka yang tidak sepaham sebagai musuh, yang dinilai kafir, bahkan dihalalkan darahnya.
“Jika generasi muda kita bisa tersusupi, terpapar, bisa diyakinkan dengan ajaran intoleran saja, ini sudah sangat membahayakan Indonesia di masa depan. (Ajaran intoleran) sangat tidak cocok dengan negara Indonesia yang dibangun dari berbagai perbedaan,” ujarnya.
Rycko mengingatkan hal ini berpotensi menjadi bom waktu yang sangat menghancurkan jika tidak dimonitor dan diarahkan kembali sejak sekarang.
Dunia maya merupakan salah satu yang juga dipantau oleh BNPT. Saat ini ada tiga strategi pencegahan yang dikerjakan bersama 48 kementerian dan Lembaga. Pertama, ketika konten masih bertebaran dan belum diakses oleh warga. BNPT bergerak cepat melakukan patroli siber, menghapus konten itu, dan menyebarluaskan kontra-narasi.
Strategi kedua, ketika konten di dunia maya sudah mulai dibaca dan mempengaruhi cara berpikir, BNPT melakukan patroli siber, menghapus konten, dan kontra-narasi ditambah sosialisi masif secara tatap muka dengan kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan remaja lewat sekolah damai, kampus kebangsaan, desa siap siaga.
Ketiga, ketika konten sudah mempengaruhi sikap dan tindakan warga, BNPT memberlakukan strategi restorative strike, yaitu melakukan penegakan hukum dan proses deradikalisasi. Dia mencobtohkan BNPT pada tahun lalu menghapus 1.992 konten radikalisme di media sosial.
Institusi lainnya yang menghapus konten radikalisme adalah Densus 88 Anti-Teror Polri (5.670 konten), Badan Reserse dan Kriminal Polri (76 konten), TNI (56 konten), Kementerian Komunikasi dan Informatika (1.863 konten),
Kerjasama semua pihak merupakan keniscayaan untuk mematahkan asumsi bahwa terorisme lekat dengan agam tertentu karena, tegas Rycko, karena tidak ada satu agamapun yang mengajak kekerasan.
Khusus tentang program deradikalisasi masih bersifat sukarela sehingga tidak semua narapidana kasus terorisme mengikuti program tersebut, padahal deradikalisasi penting untuk mengubah cara berpikir narapidana kasus terorisme.
Dalam rapat kerja tersebut, Wihadi Wiyanto, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan mengutip data dari BNPT mengatakan ada tiga kategori remaja di Indonesia, yakni remaja toleran (70 persen), remaja intoleran pasif (22,4 persen), dan remaja intoleran aktif (5 persen). Data ini dinilai cukup mengkhawatirkan untuk masa depan Indonesia. Wihadi meminta BNPT memantau data itu secara ketat.
“Bagaimanapun juga ini menjadi suatu potensi yang tidak main-main kalau sampe 22,4 persen itu remaja intoleran pasif sewaktu-waktu menjadi aktif. BNPT harus melakukan apa untuk menjadikan angka itu tidak cukup mengkhawatirkan kita semua,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Rycko menjelaskan hasil penelitian BNPT menunjukkan motif dari kelompok yang toleran pindah menjadi intoleran pasif. Kemudian dari intoleran pasif bergeser menjadi intoleran aktif dan kemudian terpapar. Motifnya adalah kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ideologi kekerasan atau teroris, dan kurangnya pelajaran tentang sejarah terbentuknya negara Indonesia, budi pekerti, dan wawasan kebangsaan.
