Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Indonesia Knowledge Hub (I-KHub) terus melakukan upaya percepatan penanganan masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Keberlanjutan dukungan beragam pihak mulai dari skala nasional hingga internasional menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut.
“Untuk memperkuat, memperluas dan mempercepat dampak program terkait upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” jelas Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Andhika Chrisnayudhanto dalam kegiatan Donor Coordination Meeting di Jakarta pada Senin, (3/6).
Andhika juga memberikan salah satu contoh program yang dinilai berhasil untuk memaksimalkan dampak dan mempercepat upaya Countering Terrorism/Violent Ekstremism (CT/VE) di Indonesia yaitu melalui program Strive Juvenile.
“Salah satunya, Strive Juvenile dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan dukungan Uni Eropa. Fokus pada isu penanganan anak-anak yang terkait dengan terorisme. Adapun kerja sama ini dilanjutkan setelah melakukan Donor Coordination Meeting 2023 lalu dan mendapat tambahan dukungan dari negara Australia dan Kanada melalui program lanjutan yakni “Preventing and Responding to Child Association with Terrorist Groups 2024-2026,” katanya.
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional juga menjelaskan terkait resolusi yang diajukan Indonesia dalam hal ini BNPT mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan telah mendapat pengesahan secara konsensus pada Sidang ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) yang berlangsung di Wina, Mei lalu.
Sementara itu, pakar penanggulangan terorisme Eropa untuk Asia Tenggara, Marc Vierstratete-Verlinde menuturkan salah satu alasan mendasar Uni Eropa ingin bekerja sama dengan Indonesia adalah keseriusan Indonesia dalam menangani isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
“Beberapa tahun yang lalu, kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Indonesia karena kami melihat Indonesia adalah salah satu negara penggerak di ASEAN dalam hal penanggulangan isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ini,” jelas Marc.
Marc dalam kesempatan ini juga mengapresiasi hadirnya I-KHub sebagai platform koordinasi antar aktor PCVE di Indonesia, baik kementerian, lembaga, mitra pembangunan, dan lembaga internasional.
“Sebagai platform mekanisme kerja sama dan kolaborasi, I-KHub memiliki peran penting untuk mengkonsolidasikan sumber daya beragam pihak untuk upaya pencegahan ekstremisme. Termasuk dengan menggelar kegiatan ini,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini turut hadir, perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia, perwakilan mitra pembangunan, serta organisasi internasional yang selama ini telah menunjukkan kontribusinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dan terorisme.
