Harakatuna.com. Purbalingga – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) akan bahaya radikalisme. Paham ini menyusup dengan berbagai cara, termasuk di antaranya melalui pengajian-pengajian.
Pesan kewaspadaan itu disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dalam acara sarasehan ASN bertema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, Jumat (21/6/24). Sarasehan digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, di gor Indoor Sasana Krida Perwira, dalam rangka memperingati Bulan Pancasila.
Kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 ASN, yang hadir langsung di lokasi, dan ribuan ASN lainnya yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Dinkominfo. Lebih lanjut Bupati Purbalingga mengingatkan, bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, berbagai tantangan masih dihadapi bangsa, termasuk paham radikalisme dan intoleransi.
Maka dari itu dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman, yang berupaya menggantikan ideologi Pancasila tersebut dengan ideologi lain yang dianut kelompok-kelompok radikal tersebut. “Paham radikalisme dan intoleransi ini masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, termasuk menyusup ke pengajian, lingkungan pendidikan, dan birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya, radikalisme merupakan ancaman luar biasa bagi bangsa kita. Kita perlu membentengi diri dari paham radikal dan intoleran yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya sebagaimana keterangan yang dipublikasikan melalui situs purbalinggakab.go.id.
Bupati Purbalingga, juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan rasa cinta ASN terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan kita sebagai ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga akan semakin meningkat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan ASN akan Panca Prasetya Korpri, yang merupakan sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Menurut dia, sumpah ini juga merupakan salah satu benteng ASN dari paham radikal.
Dalam Panca Prasetya Korpri, salah satunya menyatakan bahwa pegawai negeri sipil setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ia juga menyebutkan Pemkab Purbalingga telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan, yang akan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
Dalam Peraturan Bupati tersebut, ASN di Pemkab Purbalingga akan diwajibkan mengikuti Diklat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai syarat kenaikan pangkat. “Ini adalah salah satu upaya nyata untuk membentengi jajaran birokrasi kita dari paham-paham radikal dan intoleransi. Semoga melalui kegiatan sarasehan ini, rasa cinta kepada Pancasila akan terus terbangun dengan baik dan nilai-nilai luhur Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” harap Bupati Tiwi.
Acara Sarasehan Kebangsaan dalam rangka Bulan Pancasila ini menghadirkan narasumber Gus Islah Bahrawi, yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Madura yang dengan tegas menentang gerakan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme atas nama agama.
Gus Islah Bahrawi juga merupakan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI). Dia sering diundang menjadi pembicara mengenai radikalisme dan terorisme. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Purbalingga Sudono, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulastri, dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
