Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Maraknya penyebaran paham radikalisme di dunia kampus, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meminta seluruh rektor kampus di Indonesia mendata ulang dosen dan tenaga pegawainya.
Natsir merasa kecolongan dengan berbagai kampus yang telah terpapar paham radikalisme. Oleh karenanya, pihaknya mewanti-wanti agar kampus lebih berhati-hati dalam memilih rektor dan civitas akademika lainya. Bahkan Natsir meminta pihak kampus berkoordinasi dengan kementerian bila menemukan penyebaran paham khilafah di lingkungan akademik.
“Saya selalu sampaikan pemilihan rektor pun saya tidak serta merta saya menanya sendiri dan saya minta BNPT dan BIN dilibatkan yang selama ini tidak pernah dilibatkan kalau memang calon rektor terpapar radikalisme nggak bisa kita,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, di Jakarta, Minggu, 22 September 2019.
Sebagaimana pernyataan Natsir, pihaknya telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) serta dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia menegaskan akan menindak tegas jika terbukti ada person/oknum kampus yang terbukti terpapar paham radikal. Dari itu Menristekdikti meminta rektor perguruan tinggi mendata ulang civitas kampus mulai dari pegawai, dosen dan mahasiswa.
Natsir melanjutkan “Mereka yang sudah terpapar radikalisme, harus milih untuk lanjut dan keluar HTI itu saja pilihannya,”. Hal tersebut disampaikannya untuk mengantisipasi semakin merambahnya persebaran paham radikalisme di dunia kampus.
Nasir menyebut menanamkan paham antiradikalisme salah satunya dengan menguatkan nilai-nilai nasionalisme dan ideologi negara. Penanaman empat pilar ideologi negara, seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI harus digencarkan.
“Mahasiswa juga harus dilakukan reedukasi supaya menjadi nasionalisme harus terjaga dan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara,” kata dia.
